SURABAYA – Panglima TNI resmi menetapkan status Siaga I sejak Minggu (1/3/2026) menyusul ketegangan geopolitik global. Kebijakan ini merespons memanasnya konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Menanggapi eskalasi itu, Dosen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Fadhila Inas Pratiwi SHub Int MA memberikan pandangannya. Kesiapsiagaan militer tersebut menurutnya bukanlah indikasi Indonesia akan terlibat perang konfrontatif secara langsung.
Waspadai Ancaman Multidimensi
Fadhila menjelaskan, Siaga I merupakan wujud anticipatory defense dari eskalasi Timur Tengah yang kian kompleks. “Ketegangan yang tidak terkendali berisiko memicu instabilitas global. Baik dari sisi keamanan maupun ekonomi, ” ujarnya.
Dari kacamata Hubungan Internasional, ancaman yang paling mungkin merembet ke Tanah Air justru bersifat non-tradisional. “Di antaranya adalah radikalisasi lintas negara, narasi ekstremisme, hingga ancaman propaganda pemicu konflik horizontal, ” papar Fadhila.
Lebih lanjut, eskalasi tersebut memunculkan kerentanan pada sektor keamanan maritim dan siber nasional. Potensi disrupsi terhadap keselamatan WNI di kawasan konflik juga menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk segera diantisipasi.
Selain keamanan, dinamika geopolitik ini berdampak langsung pada perdagangan. "Konflik Timur Tengah sangat berkaitan erat dengan jalur perdagangan strategis, pasokan energi, serta harga minyak dunia, " urainya.
Oleh karena itu, peningkatan kesiapsiagaan nasional menjadi langkah mitigasi risiko terhadap tekanan inflasi. Beruntung, cadangan minyak domestik tertolong karena kapal tanker Pertamina baru-baru ini berhasil menembus blokade Selat Hormuz.
Teguhkan Prinsip Bebas Aktif
Di sisi lain, Fadhila menilai arah kebijakan luar negeri Indonesia saat ini yang tergabung dalam Board of Peace (BoP) membuat ruang gerak diplomasi kehilangan independensinya. Dampaknya terlihat ketika pemerintah telat mengucapkan belasungkawa atas insiden pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. "Peran sebagai bridge builder dan peace advocate melalui forum multilateral seperti PBB, OKI, maupun ASEAN juga minim terlihat, " kritiknya.
Sebagai negara berdaulat, lanjut Fadhila, Indonesia harus kembali memegang teguh prinsip bebas aktif agar tidak terseret rivalitas geopolitik. Posisi independen sangat krusial untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai dan menyeluruh.
Fokus utama pemerintah saat ini harus diarahkan pada upaya menjaga keselamatan rakyat di tengah situasi genting. "Setidaknya diplomasi kemanusiaan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) harus tetap menjadi prioritas utama, " pungkas Fadhila. (*)
