Sorotan Tajam Mengarah ke Proyek BWSS VI Jambi

KERINCI, JAMBI - Proyek-proyek di bawah Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI) Wilayah Jambi tahun anggaran 2025 di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kembali memicu gelombang sorotan publik. Masyarakat dan aktivis menilai pola pelaksanaan sejumlah pekerjaan di lapangan menyisakan terlalu banyak pertanyaan yang hingga kini belum memperoleh jawaban resmi. Ketiadaan penjelasan yang memadai membuat dugaan-dugaan di masyarakat berkembang semakin keras.

Warga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kegiatan BWSS VI di berbagai titik. Di lapangan, aktivitas monitoring yang seharusnya tampak secara rutin disebut tidak terlihat dengan jelas. Persepsi ini meskipun belum dikonfirmasi secara resmi, namun telah menimbulkan penilaian bahwa sejumlah pekerjaan berjalan tanpa kontrol terbuka yang memadai.

Proyek rehabilitasi jaringan D I. Siulak, Kecamatan Gunung Kerinci contohnya, meningkatkan kekhawatiran publik setelah mencuat praktik pengecoran dilakukan langsung di aliran Sungai Batang Merao. Para ahli konstruksi yang dimintai pendapat oleh warga menyebut metode tersebut berisiko besar karena campuran beton yang terkena arus air dikhawatirkan gagal mengikat secara sempurna. Dalam jangka panjang, kondisi ini dinilai dapat melemahkan struktur bangunan dan membuka potensi kerugian negara. Meski belum ada pernyataan teknis resmi dari BWSS VI, kekhawatiran ini sudah cukup untuk memicu desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh di lapangan.

Sorotan serupa mengarah pada pekerjaan bronjong di Kubang, yang oleh warga dinilai menunjukkan indikasi ketidaksesuaian mutu. Walau laporan masyarakat masih berupa penilaian visual dan belum diuji secara teknis, publik menilai bahwa indikasi seperti ini semestinya segera dijawab dengan pemeriksaan terbuka, bukan dibiarkan menjadi isu yang terus berkembang.

Tak hanya sampai dis situ, program P3–TGAI juga menuai pertanyaan besar. Publik menduga kuat bahwa sebagian pekerjaan tidak dikerjakan oleh kelompok tani pengguna air sebagaimana aturan program, melainkan oleh pihak ketiga. Publik menilai bahwa jika benar terjadi, praktik tersebut berpotensi menyalahi prinsip dasar pemberdayaan masyarakat yang menjadi inti dari program tersebut. Selain itu, juga ditemukan hasil pengerjaan diduga cacat mutu. Bahkan sempat dilaporkan ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Kementerian PUPR. 

Minimnya ketersediaan informasi resmi turut memperburuk situasi. Warga menyampaikan bahwa mereka kesulitan memperoleh data dasar terkait lokasi kegiatan, progres pekerjaan, hingga dokumentasi resmi. Ketertutupan informasi semacam ini memunculkan kesan bahwa pelaksanaan proyek tidak berjalan dengan prinsip transparansi publik.

Di tengah berbagai sorotan itu, isu mengenai dugaan keterlibatan oknum ASN dalam pengaturan proyek juga muncul ke permukaan. Meski belum ada bukti hukum yang menguatkan rumor ini, persepsi negatifnya telah menyebar luas. Publik menilai bahwa isu seperti ini semestinya dijawab secara terbuka, agar tidak menimbulkan kesan adanya mekanisme internal yang dibiarkan berjalan tanpa pengawasan.

Selain itu, normalisasi sungai Batang Merao juga menjadi sorotan tajam berbagai pihak. Bahkan sejumlah kalangan menduga penghamburan uang negara.

Hingga berita ini diterbitkan, BWSS VI belum memberikan penjelasan mengenai berbagai sorotan mulai dari metode pengecoran di D.I. Siulak, mutu pekerjaan bronjong di Kubang, hingga dugaan pelaksanaan P3–TGAI oleh pihak ketiga. Keheningan ini justru memperkuat tuntutan masyarakat agar dilakukan audit teknis serta evaluasi menyeluruh demi memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai standar dan akuntabel.(son)