RAPBN 2026: Anggaran Lebih Tinggi, Tantangan Ekonomi Membayangi

JAKARTA - Setelah melalui serangkaian diskusi yang intens, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah akhirnya merampungkan pembahasan awal rancangan postur RAPBN 2026 pada Juli 2025 lalu. Kesepakatan ini menjadi landasan krusial bagi pemerintah untuk menyusun Nota Keuangan RAPBN 2026, yang rencananya akan dipresentasikan oleh Presiden Prabowo pada pertengahan Agustus mendatang. Sebuah tugas berat menanti di tengah ketidakpastian global dan domestik.

Berdasarkan pembahasan awal, perkiraan pendapatan negara pada RAPBN 2026 berada di kisaran Rp 3.094 - 3.114 triliun. Sementara itu, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.800 - 3.820 triliun, menghasilkan defisit RAPBN 2026 dalam rentang 2, 53 persen PDB atau setara Rp 706 triliun. Angka yang cukup fantastis, bukan?

Postur RAPBN 2026 ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan prognosis APBN 2025, di mana pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 2.865, 5 triliun (terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.387, 3 triliun, penerimaan bukan pajak Rp 477, 2 triliun, dan penerimaan hibah Rp 1 triliun). Belanja negara pada APBN 2025 diperkirakan sebesar Rp 3.527, 5 triliun (terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.663, 4 triliun dan transfer ke daerah Rp 864, 1 triliun), dengan defisit diperkirakan mencapai Rp 662, 0 triliun atau 2, 78 persen PDB.

Namun, target pendapatan dan belanja negara yang meningkat pada RAPBN 2026 ini menyimpan tantangan tersendiri. Dunia usaha di seluruh dunia harus beradaptasi dengan kebijakan tarif Presiden Trump dan konflik geopolitik yang berkepanjangan. Di dalam negeri, pemulihan daya beli masyarakat masih belum optimal, yang tercermin dari melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Pemerintah juga perlu mencari pengganti penerimaan PNBP yang hilang akibat revisi UU BUMN yang melahirkan Danantara.

Di sisi lain, RAPBN 2026 akan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program pemulihan daya beli masyarakat dan menjaga ekspor tetap ekspansif. Pelaku usaha bersama pemerintah perlu mencari pasar baru dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara tujuan ekspor tradisional. Langkah yang sangat strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi.

RAPBN 2026 juga menjadi tonggak penting bagi pemerintah dalam menjalankan program-program strategis seperti MBG, Kopdeskel, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lain-lain. Keberhasilan program-program ini diharapkan menjadi game changer untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi mendatang.

Saat ini, mayoritas angkatan kerja kita hanya lulusan SMP ke bawah. Program-program tersebut penting untuk mengubah struktur demografi angkatan kerja menjadi lebih berkualitas dan mampu menangkap peluang, bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri. Sebuah visi yang sangat ambisius, namun sangat dibutuhkan.

Investasi pemerintah melalui APBN saja tidak cukup untuk membiayai pembangunan. Pemerintah harus melibatkan sektor swasta untuk menggerakkan ekonomi lebih ekspansif. Pemerintah perlu memperbanyak skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di berbagai proyek pemerintah yang memungkinkan. Investasi swasta menjadi salah satu kunci penting yang harus terus ditingkatkan ke depan. Inilah kunci untuk membuka potensi ekonomi yang lebih besar.

"Postur RAPBN 2026 diatas lebih tinggi dari prognosis atas APBN 2025, " kata Said Abdullah, Ketua Banggar DPR.

Dengan segala tantangan dan peluang yang ada, RAPBN 2026 menjadi instrumen penting untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Semoga saja, perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat akan membawa hasil yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. (Pos Kota)