PT WIKA Disorot.! Baru Selesai Normalisasi, Sungai Batang Bungkal Dipenuhi Sidementasi

INDONESIASATU.CO.ID — Kondisi Sungai Bungkal pasca normalisasi kembali memicu perhatian publik. Pantauan diokasi, Senin (08/12/2025). Meski pengerjaan baru dilakukan, aliran sungai masih tampak dangkal dan dipenuhi endapan lumpur yang sepertinya idak terangkat tuntas. Gundukan tanah yang seharusnya dibersihkan justru masih berserak di dasar sungai, menunjukkan pengerjaan yang diduga tidak dilakukan secara maksimal.

Kedangkalan ini menimbulkan kekhawatiran serius. Jika intensitas hujan terjadi secara terus-menerus, hampir dipastikan debit air akan meningkat dan meluap ke jalan serta area permukiman. Alih-alih menjadi solusi banjir, normalisasi ini dikhawatirkan malah membuka potensi genangan lebih besar ke depannya.

Selain itu, bibir sungai pada bagian timur terlihat beberapa titik tidak dikeruk sama sekali. Tebing sungai tampak acak-acakan dan terlihat rapuh, seolah pengerjaan hanya dilakukan pada bagian tertentu tanpa standar penggalian yang jelas. Publik pun mempertanyakan mekanisme pengerukan sungai, yang hingga kini tidak memiliki kejelasan baik dalam metode maupun pelaksanaannya.

PT Wijaya Karya (Wika) disebut sebagai pelaksana pekerjaan, setelah menandatangani kontrak dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi untuk tahun anggaran 2025. Proyek yang bersumber dari APBN 2025 ini justru menuai kritik karena minim informasi terkait besaran anggaran dan progres pengerjaan.

Di tengah pembahasan itu, beredar informasi bahwa PT Wika menyerahkan sebagian pelaksanaan kegiatan kepada pihak subkontraktor. Namun sampai saat ini, indonesiasatu.co.id belum memperoleh pernyataan resmi dari BWSS VI maupun PT Wika mengenai keterlibatan subkontrak tersebut, termasuk mekanisme pengawasan mutu pengerjaan.

Keluhan masyarakat Kota Sungai Penuh pun semakin menguat. Warga menilai pengerjaan normalisasi dikerjakan setengah hati, terlihat dari sungai yang masih kotor, dangkal, dan penuh sedimen. Standar pengerjaan yang dinilai tidak transparan membuat masyarakat merasa dikelabui.

"Kami merasa dikelabui, kita melihat hasilnya seperti apa sekarang, kami mendukung BWSS VI melakukan normalisasi di sungai Penuh dan Kerinci, tapi dengan pola yang tepat dan bukan hanya menguntungkan pihak tertentu, " ujar Peri warga Sungai Penuh saat ditemui di lokasi.

Aktivis Kerinci, Syafri, turut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa anggaran negara harus dikelola secara bertanggung jawab dan hasil pengerjaan wajib memenuhi kualitas maksimal.

“Ini anggaran milik negara. Tidak boleh dikerjakan secara asal dan tanpa pengawasan yang ketat, ” tegasnya.

Publik kini menuntut transparansi lanjutan dari pihak pelaksana maupun BWSS VI. Evaluasi terhadap proyek normalisasi Sungai Bungkal dinilai penting dilakukan, agar pengerjaan yang bertujuan mencegah banjir ini tidak justru memantik persoalan baru di masa mendatang.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT.Wijaya Karya maupun pihak yang terkait belum berhasil dimintai klarifikasi.(son)