Padang, Sumbar — Kepolisian Daerah Sumatera Barat menegaskan komitmennya dalam menangani aktivitas tambang ilegal yang diduga merusak lingkungan di sejumlah daerah. Penegasan itu disampaikan setelah Polda Sumbar menerima aspirasi mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sumbar yang menggelar aksi di depan Mapolda Sumbar, Senin (8/6/2026).
Aksi mahasiswa tersebut diterima langsung oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin melalui dialog terbuka bersama massa aksi. Dalam pertemuan itu, Polda Sumbar menyampaikan bahwa penertiban terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin terus berjalan dan menjadi perhatian serius Polda Sumbar.
Brigjen Pol Solihin mengatakan, Polda Sumbar memahami keresahan masyarakat dan mahasiswa terkait dampak tambang ilegal terhadap lingkungan. Menurutnya, setiap laporan, informasi, maupun aspirasi dari masyarakat menjadi bahan penting bagi kepolisian dalam memperkuat langkah penegakan hukum.
“Penindakan terus dilakukan. Wilayah yang diawasi cukup luas dan pelaku sering berpindah lokasi, ” kata Wakapolda.
Ia menjelaskan, pengungkapan perkara tambang ilegal tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan. Kepolisian juga terus menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk pemodal, pengendali, maupun pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.
Namun, Wakapolda menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup. Setiap dugaan keterlibatan pihak tertentu, kata dia, harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang objektif agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
“Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku, ” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa GMNI Sumbar mendesak Polda Sumbar mengungkap aktor intelektual dan pemodal di balik aktivitas tambang ilegal. Mereka menilai praktik pertambangan tanpa izin telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan keresahan di tengah masyarakat.
Ketua DPD GMNI Sumbar, Fikri, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan lingkungan di Sumatera Barat. Ia meminta aparat penegak hukum bekerja transparan dan membuka perkembangan penanganan perkara kepada publik.
“Kami meminta keterbukaan mengenai siapa cukong dan investor yang terlibat. Publik berhak mengetahui pihak yang bertanggung jawab, ” kata Fikri.
Menanggapi hal itu, Polda Sumbar memastikan proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan tetap mengacu pada prosedur hukum. Kepolisian juga membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa dan masyarakat untuk memberikan informasi yang dapat mendukung pengungkapan kasus tambang ilegal.
Selepas kegiatan, Kabid Humas Polda Sumbar dalam keterangannya menyampaikan bahwa kepolisian menghargai aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, kritik dan masukan dari elemen masyarakat menjadi bagian dari kontrol publik terhadap kerja kepolisian, terutama dalam isu-isu yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kehidupan warga.
Ia menambahkan, Polda Sumbar tidak menutup diri terhadap permintaan transparansi penanganan perkara. Namun, informasi yang disampaikan kepada publik tetap harus memperhatikan kepentingan penyelidikan agar proses pengungkapan tidak terganggu.
“Prinsipnya, Polda Sumbar terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Penanganan perkara tetap berjalan, tetapi setiap langkah hukum harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan mekanisme penyidikan, ” demikian penegasan Kabid Humas.
Selain aspek penegakan hukum, mahasiswa juga meminta pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan. Mereka menilai penutupan tambang ilegal perlu dibarengi dengan alternatif lapangan kerja agar tidak memunculkan persoalan sosial baru.
Polda Sumbar menyatakan persoalan tambang ilegal membutuhkan sinergi lintas sektor. Selain penindakan hukum, penyelesaian persoalan tersebut juga memerlukan dukungan pemerintah daerah, instansi teknis, tokoh masyarakat, dan masyarakat terdampak.
Dialog antara mahasiswa dan pihak kepolisian berlangsung hingga sekitar pukul 18.00 WIB. Seluruh aspirasi massa diterima oleh Wakapolda Sumbar. Aksi berjalan tertib, aman, dan kondusif.
(Berry)
