Pimpinan OPM Akui Pembakaran Rumah Dinas Bupati Elfis Tabuni, Aksi Sesuai Perintah Komando

PAPUA - Kejadian pembakaran rumah dinas Bupati Elfis Tabuni di Kabupaten Intan Jaya yang terjadi beberapa waktu lalu, kini mendapatkan pengakuan dari pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pembakaran yang dilakukan pada malam hari ini mengakibatkan kerusakan parah pada bangunan utama dan fasilitas pendukung lainnya. Rumah dinas yang seharusnya menjadi simbol keberadaan negara dan tempat pelayanan publik kini hanya menyisakan puing-puing. Selain rumah dinas, beberapa fasilitas umum seperti rumah ibadah dan fasilitas pendidikan juga tak luput dari aksi tersebut, meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Rabu 9 Juli 2025.

Yonas Kogoya, salah satu tokoh masyarakat Papua, mengutuk keras aksi tersebut. Menurutnya, pembakaran rumah dinas Bupati bukanlah bentuk perjuangan, melainkan sebuah tindakan destruktif yang merugikan masyarakat. “Jika mereka benar memperjuangkan rakyat, kenapa justru merusak fasilitas yang dibangun untuk rakyat sendiri? Ini membuktikan bahwa tujuan mereka tidak jelas, ” ujarnya dengan tegas.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh David Wonda, tokoh pemuda Papua, yang menilai bahwa OPM semakin kehilangan arah dengan melancarkan kekerasan yang justru melukai rakyat Papua sendiri. “Pembakaran rumah dinas Bupati adalah bentuk frustrasi OPM yang sudah kehabisan legitimasi. Mereka tidak lagi punya dukungan luas dari rakyat. Malah rakyat yang jadi korban dari setiap aksi mereka, ” tambahnya.

Pendeta Samuel Yatipai dari Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) Papua** turut mengecam tindakan tersebut, dengan menekankan bahwa kekerasan, termasuk pembakaran, adalah dosa kemanusiaan. “Papua butuh damai, bukan api. Setiap rumah yang dibakar, itu bukan sekadar bangunan, tapi harapan masyarakat yang ikut terbakar. Jangan biarkan rakyat Papua terus hidup dalam ketakutan karena ambisi politik segelintir orang, ” ujar Pendeta Samuel.

Pengakuan dari pimpinan OPM atas insiden ini memperjelas bahwa serangan terhadap simbol negara dan fasilitas pemerintah daerah bukanlah sebuah aksi spontan, melainkan bagian dari strategi yang lebih besar. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Papua dalam menjaga stabilitas dan rasa aman.

Meski demikian, banyak tokoh Papua yang menegaskan bahwa mereka lebih memilih kedamaian dan pembangunan daripada konflik yang berkepanjangan. Sebagian besar masyarakat mendambakan dialog damai dan menuntut agar OPM menghentikan segala aksi kekerasan yang merusak. (Apk/Red1922)