POV - Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Amerika Serikat - Indonesia sudah ditandatangani. Setelah ditelaah secara seksama ditenemukan sejumlah pasal krusial yang berpotensi sangat membatasi ruang gerak kebijakan (policy space) Indonesia. Lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa klausul secara langsung mengancam kedaulatan digital (digital sovereignty) bangsa kita.
Mari kita bedah poin-poin utama yang patut menjadi perhatian serius:
1. Pelarangan Lokalisasi Data: Ancaman Nyata terhadap Kedaulatan Data
Perjanjian ini, tanpa tedeng aling-aling, melucuti kemampuan Indonesia untuk mewajibkan penyimpanan dan pemrosesan data di dalam negeri (data localization). Ini bukan sekadar isu teknis, melainkan pertaruhan besar atas kendali kita terhadap data warga negara.
Indonesia akan diwajibkan untuk memastikan kelancaran transfer data lintas batas dan dilarang keras membatasi aliran data elektronik. Di sektor vital seperti keuangan, Indonesia tidak akan bisa memaksakan pemrosesan data di dalam negeri untuk transaksi kartu kredit atau e-commerce, asalkan otoritas AS masih bisa mengakses data yang tersimpan di luar negeri. Ironisnya, perusahaan asuransi AS pun akan bebas memproses atau menyimpan data di luar Indonesia tanpa hambatan.
Lebih jauh lagi, Indonesia dipaksa untuk memberikan jaminan transfer data pribadi ke AS dengan mengakui bahwa hukum AS memiliki perlindungan data yang memadai (adequate data protection). Ini berarti kita secara inheren tunduk dan mengakui standar privasi yurisdiksi lain, sebuah pengingkaran terhadap kedaulatan hukum kita sendiri.
2. Pembatalan Regulasi Hak Penerbit dan Pajak Digital: Menggerogoti Ekosistem Media Lokal
Perjanjian ini juga secara agresif mengintervensi regulasi domestik yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan di ekosistem digital. Keberpihakan terhadap platform asing terasa begitu jelas.
Indonesia dilarang memaksa penyedia layanan digital (platform) AS untuk mendukung organisasi berita/media domestik. Ini mencakup larangan mewajibkan lisensi berbayar, pembagian data pengguna, maupun model bagi hasil. Klausul ini secara langsung mengebiri aturan Publisher Rights yang baru saja diperjuangkan dengan susah payah demi melindungi kemandirian pers nasional dari dominasi platform teknologi asing yang kian meraksasa.
Selain itu, Indonesia tidak diizinkan menerapkan Pajak Layanan Digital atau pajak serupa, baik secara hukum maupun fakta, yang dianggap mendiskriminasi perusahaan-perusahaan AS. Ini jelas merugikan potensi penerimaan negara dan ekosistem perpajakan digital kita.
3. Intervensi Geopolitik pada Infrastruktur Telekomunikasi dan Perdagangan: Membatasi Kedaulatan Pilihan Strategis
Kedaulatan Indonesia dalam memilih mitra strategis di sektor teknologi dibatasi dengan sangat ketat oleh perjanjian ini. Ini bukan lagi sekadar urusan dagang, melainkan ranah geopolitik.
Indonesia diwajibkan untuk berkomunikasi dengan AS sebelum membuat perjanjian perdagangan digital baru dengan negara lain, seperti Tiongkok atau negara Eropa, yang dianggap dapat “membahayakan kepentingan esensial AS”. Ini adalah bentuk campur tangan langsung terhadap kebijakan luar negeri dan ekonomi kita. Dalam pembangunan infrastruktur digital masa depan seperti 5G, 6G, satelit komunikasi, dan kabel bawah laut, Indonesia wajib berkonsultasi dengan AS untuk menentukan pemasok teknologi mana yang dianggap gagal memenuhi standar keamanan dan kekayaan intelektual. Klausul ini jelas merupakan alat geopolitik AS untuk memaksa Indonesia memblokir vendor-vendor tertentu, mengorbankan kemandirian pilihan teknologi kita.
Bahkan, logistik kelautan dan pelabuhan Indonesia pun diwajibkan menggunakan platform digital yang memiliki perlindungan khusus untuk mencegah akses data oleh “pemerintah asing lainnya”.
4. Larangan Transfer Teknologi dan Penguasaan Source Code: Menjadi Pasar Konsumtif Selamanya
Dalam upaya membangun industri teknologi yang mandiri, negara berkembang kerap mensyaratkan transfer teknologi dari investor asing. Namun, perjanjian ini justru menutup pintu tersebut.
Indonesia dilarang mensyaratkan perusahaan AS untuk melakukan transfer teknologi, memberikan akses ke proses produksi, memberikan source code (kode sumber), atau membagikan pengetahuan kepemilikan sebagai syarat untuk berbisnis di Indonesia. Ini akan memposisikan Indonesia selamanya hanya sebagai pasar konsumtif, tanpa adanya alih teknologi yang bermakna untuk kemajuan industri dalam negeri.
5. Hilangnya Potensi Penerimaan Negara dari Sektor Digital: Kehilangan Pendapatan Perbatasan Digital
Dari sisi ekonomi dan fiskal, Indonesia harus merelakan haknya untuk memungut bea di perbatasan digital. Ini adalah kerugian potensial yang signifikan.
Indonesia dilarang mengenakan bea masuk pada transmisi elektronik, termasuk konten yang ditransmisikan secara digital. Lebih jauh, Indonesia harus menghapuskan tarif pada “produk tak berwujud” (intangible products) dan membebaskan importir transmisi elektronik dari kewajiban melaporkan deklarasi pabean. Ini berarti hilangnya potensi pendapatan negara dari sektor yang kian berkembang pesat.
Poin-poin di atas secara gamblang menunjukkan bahwa perjanjian ini dirancang untuk mengamankan dominasi perusahaan teknologi raksasa (Big Tech) asal AS di pasar Indonesia. Jika disetujui tanpa penyesuaian mendasar, Indonesia akan kehilangan kendali atas datanya sendiri, kehilangan wewenang krusial untuk meregulasi platform digital asing, dan terpaksa tunduk pada kepentingan keamanan nasional serta geopolitik AS di sektor teknologi. Hak prerogatif negara dalam menentukan masa depan kedaulatan digitalnya akan tereduksi secara drastis, sebuah harga yang terlalu mahal untuk dibayar demi sebuah perjanjian dagang. (PERS)
