KOTA TANGERANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kembali mengukir prestasi gemilang dalam bidang tata kelola keuangan daerah. Dengan berhasil meraih Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebesar 86, 23 yang menempatkannya pada predikat Baik, Pemkot Tangerang mendapatkan apresiasi langsung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Capaian ini juga menempatkan Kota Tangerang dalam jajaran pemerintah daerah yang berpotensi meraih predikat pengelolaan keuangan terbaik, sehingga diundang untuk mengikuti tahapan validasi.
Sebagai bentuk pengakuan atas kinerja positif tersebut, Pemkot Tangerang, bersama dengan 39 pemerintah daerah lainnya, diundang oleh Kemendagri untuk memaparkan strategi pengelolaan keuangan daerah di hadapan tim validator yang terdiri dari unsur akademisi, profesional, dan perwakilan media. Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk menunjukkan komitmen dan inovasi dalam pengelolaan anggaran negara di tingkat daerah.
Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, yang mewakili Pemkot Tangerang dalam presentasinya, secara tegas menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang senantiasa mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, efektif, dan efisien. Komitmen ini menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait anggaran.
"Kenaikan IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) sebesar 18, 44 poin dibanding tahun sebelumnya menunjukkan penguatan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efisien, dan efektif berkat sinergi seluruh perangkat daerah, " ujar Maryono dalam kegiatan Validasi Hasil Pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang dilaksanakan secara daring dari Ruang Tangerang Live Room, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, pada Kamis (18/06/2026).
Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri ini, Maryono merinci bahwa pengelolaan keuangan Kota Tangerang sangat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini tercermin secara nyata dari alokasi anggaran yang signifikan untuk sektor pendidikan, yang mencapai 30, 5 persen, serta anggaran kesehatan sebesar 21, 12 persen. Kebijakan alokasi anggaran yang berfokus pada sektor primer ini turut berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang, yang naik dari 80, 98 pada tahun 2023 menjadi 81, 53 pada tahun 2024.
"Ini berdampak pada peningkatan kepercayaan publik serta semakin kuatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan Kota Tangerang yang semakin efektif dan akuntabel turut mendukung pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan serta berdampak bagi masyarakat, " tambah Maryono, menekankan korelasi positif antara pengelolaan keuangan yang baik dengan kesejahteraan warga.
Menanggapi pemaparan yang disajikan, salah satu validator yang berasal dari unsur media, Alexander Wibisono, selaku Wakil Pemimpin Redaksi Kompas TV, memberikan apresiasi mendalam terhadap arah kebijakan pengelolaan keuangan Kota Tangerang yang dinilai sangat berorientasi pada kepentingan masyarakat. Meski demikian, ia turut mengingatkan pentingnya menjaga aspek transparansi secara konsisten agar pengelolaan keuangan daerah dapat terus mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan publik.
"Saya berharap Pemkot Tangerang terus menjaga akses publik untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah agar berkelanjutan dan tetap akuntabel. Menurut saya, yang paling penting ialah kita menjaga transparansinya, " imbuh Alexander, memberikan masukan konstruktif bagi Pemkot Tangerang.
Validasi Hasil Pengukuran IPKD ini merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses penilaian untuk pemberian penghargaan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis pada regional pulau. Pada tahun ini, proses validasi diikuti oleh 38 pemerintah daerah yang telah meraih predikat Baik, serta 2 pemerintah daerah partisipan dari regional Maluku-Maluku Utara-Nusa Tenggara dan Papua, yang dipilih berdasarkan perolehan nilai indeks tertinggi.
Proses validasi tidak hanya melibatkan perwakilan media, tetapi juga menghadirkan unsur akademisi, seperti Sutaryo, Ph.D dari Universitas Sebelas Maret. Kehadiran para ahli ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran IPKD yang dihasilkan bersifat objektif, akurat, independen, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
