Pemkab Sukabumi Dorong Pemulihan Pascabencana dalam Rakor Bersama Kementerian PUPR

Sukabumi – Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengambil langkah strategis dalam percepatan pemulihan pasca bencana dengan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Strategis bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI di Gedung Utama Kementerian PU, Jakarta, pada Rabu, 4 Juni 2025.

Berdasarkan informasi dari akun resmi Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Rakor ini menjadi momentum penting dalam merumuskan langkah-langkah konkret guna memperbaiki infrastruktur yang terdampak bencana pada Desember 2024 dan Maret 2025.

Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran pejabat Pemkab Sukabumi, di antaranya Asisten Administrasi Umum, Kepala Bapelitbangda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri, serta Kepala Pelaksana BPBD yang diwakili oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rakor ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Menteri PU beserta jajaran deputi dan direktur terkait.

Pembahasan Strategis Berbasis Dokumen R3P

Forum tersebut berfokus pada Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), yang mencakup beberapa program utama: 🔹 Pembangunan dan perbaikan jalan nasional 🔹 Rehabilitasi jembatan yang terdampak 🔹 Pemulihan fasilitas pendidikan yang rusak 🔹 Usulan pembangunan Pasar Jubleg guna memperkuat ketahanan pangan lokal

Dukungan Pemerintah Pusat melalui Inpres

Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya, menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menunjukkan komitmennya terhadap pemulihan infrastruktur dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 khusus untuk sektor irigasi.

"Alhamdulillah, hari ini sedang dilakukan desk verifikasi usulan, dan kami sudah lolos verifikasi tahap 1. Kami telah mengusulkan 25 daerah irigasi kewenangan kabupaten yang terdampak bencana, " ujarnya, Minggu (8/6/2025).

Lebih lanjut, Dede mengungkapkan bahwa saat ini Instruksi Presiden untuk jalan dan jembatan tengah disiapkan guna mendukung percepatan pemulihan infrastruktur.

"Oleh karena itu, pemda melalui Dinas PU telah menyiapkan usulan sesuai readiness criteria. Di antaranya ada enam jembatan kabupaten dan 16 jembatan gantung yang kami ajukan, " jelasnya.

Pentingnya Kolaborasi Pentahelix dalam Pemulihan Infrastruktur

Saat ditanya tentang rencana perbaikan infrastruktur terdampak bencana, Dede menegaskan bahwa langkah tersebut akan diatur lebih lanjut berdasarkan kebijakan pemerintah pusat.

"Kita menunggu kebijakan yang akan dituangkan dalam Inpres tersebut. Sebagaimana disampaikan Pak KDM dan Pak Bupati, pembiayaan infrastruktur publik membutuhkan anggaran besar, sementara ketersediaan sangat terbatas. Maka penanganannya dilakukan bertahap, " terangnya.

Dede juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pemulihan infrastruktur, terutama melalui model pentahelix.

"Penanganan ini tentu harus dikolaborasikan dengan stakeholder terkait secara pentahelix. Bisa melibatkan pemerintah pusat, pemprov, dunia usaha, masyarakat pengguna, dan tentu saja peran serta positif dari media sangat diperlukan, " pungkasnya.

Dengan adanya koordinasi ini, Pemkab Sukabumi terus berkomitmen untuk menyiapkan strategi terbaik guna percepatan rehabilitasi infrastruktur, memastikan layanan publik kembali berjalan optimal, serta menghadirkan solusi berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana.