PADANG – Pemerintah Kabupaten Solok menunjukkan komitmennya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan menghadiri Launching Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Kamis, 4 Juni 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok diwakili oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Eva Nasri. Ia hadir bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, Susi Sofianti Saidani, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Persandian (PIPS) Baitul Azwar, serta jajaran terkait.
Kegiatan yang digelar oleh Komisi Informasi Sumatera Barat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, kepala dinas kominfo kabupaten dan kota se-Sumatera Barat, perwakilan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, badan publik, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Launching Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 menjadi langkah awal dalam mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Program ini sekaligus menjadi instrumen evaluasi terhadap kualitas pelayanan informasi yang diberikan kepada masyarakat.
Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Idham Fadhli, dalam sambutannya menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, monitoring dan evaluasi menjadi sarana strategis untuk mengukur sejauh mana badan publik menjalankan kewajibannya dalam menyediakan informasi yang mudah diakses dan berkualitas.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, yang hadir mewakili Gubernur Sumatera Barat. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan indikator penting dalam penerapan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.
Arry Yuswandi mengajak seluruh badan publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pengelolaan informasi yang profesional, cepat, transparan, dan mudah diakses. Menurutnya, pelayanan informasi yang baik akan memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Solok, Eva Nasri, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok terus berupaya meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik melalui penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
“Monitoring dan evaluasi ini menjadi momentum bagi seluruh badan publik untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi. Pemerintah Kabupaten Solok siap mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, ” ujar Eva Nasri.
Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban badan publik, tetapi juga merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan sistem informasi yang semakin terbuka dan mudah diakses, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Solok dalam kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen daerah dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik. Melalui penguatan peran PPID dan peningkatan kualitas layanan informasi, Pemkab Solok berharap mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Launching Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 diharapkan dapat mendorong seluruh badan publik di Sumatera Barat untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi serta memperkuat budaya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan demi terwujudnya tata kelola yang akuntabel dan terpercaya.
