Pembentukan KMP di Barru Sukses, Kadis PMD: Arahan Bupati Kami Jalankan Hingga Selesai

BARRU - Kabupaten Barru, provinsi Sulawesi Selatan menjadi daerah pertama di Indonesia yang sukses membentuk dan melantik secara serentak seluruh pengurus dan pengawas Koperasi Merah Putih (KMP) desa dan kelurahan.

Kesuksesan itu mendapat apresiasi dari Ketua Dekopin Pusat sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Prof. Dr. Nurdin Halid, yang memberi bantuan Rp550 juta untuk 55 KMP di kabupaten Barru, hal adalah merupakan bentuk pengakuan nyata atas keberhasilan ini.

Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari adanya semangat kolaborasi dan kepemimpinan kuat serta dukungan penuh dari Bupati dan Wakil Bupati Barru yang menjadi kunci kesuksesan pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh desa dan kelurahan di kabupaten Barru.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Barru, Jamaluddin selaku tim percepatan pembentukan KMP menjelaskan bahwa sejak awal terbitnya Inpres Nomor 9 tahun 2025, Bupati Andi Ina Kartika Sari langsung mengumpulkan seluruh OPD terkait dan stakeholder untuk menyusun langkah strategis.

Menurutnya, Bupati Andi tidak hanya sekedar memimpin rapat, tetapi juga turun langsung memastikan setiap tahapan pembentukan koperasi berjalan sesuai dengan target waktu. 

"Selaku Kadis PMD Barru, saya menyaksikan langsung bagaimana semangat kolaborasi dan kepemimpinan yang kuat menjadi kunci dalam suksesnya pembentukan KMP di seluruh desa dan kelurahan", kata Jamaluddin pada Jumat (30/5/2025).

Salah satu tugas penting DPMD lanjut dia,  adalah memastikan setiap desa dan kelurahan bisa menggunakan Dana Desa terutama alokasi 3% untuk operasional pemerintahan desa sebagai pendukung pembiayaan akta notaris dan operasional koperasi.

"Kami dari DPMD bersama Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, BRI, notaris, Tenaga Ahli P3MD, dan para pendamping desa membentuk Tim Percepatan Pembentukan KMP. Terdiri dari empat tim teknis, kami menjangkau seluruh desa dan kelurahan untuk mendampingi musyawarah khusus yang menjadi dasar pendirian koperasi", terangnya.

Lebih jauh Jamaluddin menjelaskan bahwa  di lapangan peran kepala desa dan lurah sangat menentukan. Mereka menjadi motor penggerak yang memfasilitasi musyawarah bersama BPD atau LKK, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat. 

"Tidak bisa pungkiri, tantangan terbesar ada pada keterbatasan SDM di sejumlah desa dan kelurahan. Namun karena pendekatan kami berbasis identifikasi awal lewat FGD tingkat kabupaten, tantangan tersebut dapat diatasi dengan cepat melalui pendampingan langsung", ungkapnya.

"Saya pribadi merasa bangga, karena kerja keras ini tidak hanya menghasilkan pembentukan KMP yang legal dan operasional, tapi juga mendorong penguatan semangat gotong royong di desa", tandas Jamaluddin.

Ia berharap Koperasi ini tidak hanya aktif di awal, tetapi benar-benar hidup dan memberi dampak ekonomi yang nyata bagi seluruh masyarakat. 

"Fokus kami saat ini adalah mendorong pelatihan SDM pengurus, memperkuat unit usaha koperasi sesuai dengan AD/ART, dan terus mendampingi agar KMP tidak kehilangan arah dan semangat. Bagi kami, ini bukan hanya soal membentuk koperasi, Ini adalah langkah serius membangun ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan", pungkas Jamaluddin.