Pasca Pelantikan 73 Pejabat, Dinas Pendidikan dan BKPSDM Barru Tanpa Kepala Defenitif

OPINI - Langit senja di Anjungan Pantai Sumpang Binangae, Barru, pada Kamis (23/10/2025) menjadi saksi bisu pelantikan 73 pejabat oleh Bupati Andi Ina Kartika Sari. 

Namun, di balik seremonial yang megah di tepi laut, perombakan besar-besaran ini justru menimbulkan kekhawatiran serius mengenai konsistensi penempatan dan potensi stagnasi kinerja.

Keputusan Bupati menunjuk 10 Pelaksana Tugas (Plt), terutama di dinas-dinas yang menjadi urat nadi pembangunan, dianggap sebagai sinyal ketidakmampuan manajemen kepegawaian untuk mengisi posisi secara definitif dan melalui proses lelang yang transparan.

Pendidikan dan PU Tanpa Pemimpin Definitif

Dinas Pendidikan (Plt. Andi Milawati) dan Dinas Pekerjaan Umum (Plt. Andi Indrajaya) adalah lokomotif kualitas SDM dan infrastruktur. Menjabat dengan status Plt berpotensi membatasi langkah strategis, menghambat eksekusi anggaran besar, dan membuat kebijakan menjadi bersifat tambal sulam.

BKPSDM Digantung Plt

Lembaga yang bertanggung jawab penuh atas seluruh mutasi ini, BKPSDM, kini juga dipimpin oleh Plt. Musakkir. Hal ini menciptakan ironi, bagaimana BKPSDM dapat memastikan tata kelola ASN yang sehat jika kepemimpinannya sendiri belum definitif dan rentan terhadap intervensi?

Rotasi di tingkat Eselon II memperlihatkan pergeseran yang secara spesifik diragukan kesesuaiannya dengan kebutuhan sektor.

Kepala BKPSDM Ditukar dengan Ketenagakerjaan

Pemindahan Syamsir (Kepala BKPSDM) ke Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan sebaliknya (meski Plt), menimbulkan pertanyaan apakah keahlian manajerial umum lebih diutamakan daripada kompetensi teknis di bidang kepegawaian atau ketenagakerjaan.

Kadis Pendidikan ke Lingkungan Hidup

Pergeseran Andi Adnan Aziz dari fokus peningkatan mutu pendidikan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup dianggap berisiko. Apakah pemahaman mendalam tentang kurikulum dan guru dapat serta merta diterapkan untuk mengatasi persoalan tata ruang, sampah, dan pencemaran lingkungan?

Yossi Febresia di "Kotak Dingin" Staf Ahli

Penempatan Yossi Febresia dari Kadis Ketenagakerjaan menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan seringkali diinterpretasikan sebagai demasi politik atau upaya 'memarkir' pejabat yang performanya dianggap kurang memuaskan, menjauhkannya dari pusat pengambilan keputusan.

Mutasi besar ini, meskipun dikemas secara menarik di tepi pantai ikonik, justru menyorot rapuhnya kepastian jabatan di Pemkab Barru. 

Alih-alih mendapatkan stabilitas, masyarakat Barru dihadapkan pada birokrasi yang sebagian besar dipimpin oleh pejabat sementara, berpotensi mengorbankan kualitas dan akselerasi pembangunan demi kepentingan penataan internal sesaat.