Normalisasi Batang Merao Dinilai Gagal, Publik Desak Audit PT WIKA

KERINCI, JAMBI - Proyek normalisasi Sungai Batang Merao oleh PT Wijaya Karya (WIKA) kembali menuai kritik keras. Dua daerah terdampak, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, kompak menyuarakan kekecewaan mendalam karena hasil pengerjaan dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran APBN 2025 yang dikucurkan melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi.

Kondisi di lapangan memperlihatkan praktik pengerjaan yang dinilai tidak memenuhi standar. Sedimentasi masih tampak memenuhi aliran sungai, kedalaman sungai tidak berubah signifikan, serta tepi sungai terlihat acak-acakan dan rapuh. Kritik publik semakin menguat setelah adanya temuan gundukan di Sungai Batang Bungkal, Kota Sungai Penuh, yang seharusnya menjadi indikator bahwa pengerukan tidak dilakukan secara komprehensif.

Informasi yang beredar menyebut CV Kong Leong, CV Tunas, dan CV PS Kerinci dan CV Disabel sebagai pihak subkontraktor yang mengerjakan segmen normalisasi pada jalur Simpang Tiga Rawang hingga Jembatan Debai. Nilai pengerjaan pada segmen tersebut ditaksir mencapai sedikitnya Rp 8 miliar. Ironisnya, hasil normalisasi justru dinilai minim kualitas. Ekskavator hanya terlihat mengikis bagian pinggir sungai, sementara tanah galian kembali ditumpuk ke permukaan, menyebabkan alur sungai tetap dangkal.

Standar pengerjaan dan mekanisme teknis tidak pernah diumumkan secara terbuka. Publik tidak mengetahui secara jelas kedalaman ideal pengerukan, standar pelebaran alur, maupun metode pemindahan sedimentasi. Ketiadaan papan informasi proyek semakin memperkuat dugaan bahwa proses normalisasi ini tidak dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Saat ini, pengerjaan berlanjut ke wilayah hilir Kabupaten Kerinci menuju muara Danau Kerinci. Namun temuan gundukan sungai kembali terlihat dan aliran air masih dangkal. Jika intensitas hujan meningkat, potensi luapan air ke jalan umum dan kawasan permukiman dinilai sangat mungkin terjadi.

Aktivis Kerinci, Ega Roy, menilai proyek normalisasi ini gagal mengubah kondisi sungai secara substansial. Ia menegaskan bahwa anggaran negara tidak boleh hanya menghasilkan tampilan pengerukan di permukaan tanpa perubahan nyata terhadap fungsi aliran sungai.

“Jangan jadikan sungai kami laboratorium percobaan proyek. Anggaran negara bukan mainan. Kalau normalisasi hanya memoles pinggir sungai tanpa mengubah kedalamannya, lebih baik uangnya dikembalikan. Kami tidak butuh proyek setengah hati yang hanya menampilkan foto pengerukan untuk klaim keberhasilan palsu, ” tegas Ega Roy.

Senada dengan itu, Wahyudi, warga Kerinci, menyampaikan bahwa kepercayaan publik kini berada pada titik kritis. Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama menunggu hasil normalisasi yang dijanjikan mampu mengurangi banjir, namun fakta di lapangan menunjukkan sungai tetap dangkal dan sedimentasi masih mendominasi.

Wahyudi juga menegaskan bahwa peran pemuda bukan sekadar mengkritik, tetapi mengawal agar setiap rupiah anggaran negara yang berkaitan dengan keselamatan lingkungan dan masyarakat benar-benar digunakan tepat sasaran.

Di tengah sorotan tajam ini, nama Jondri Johan serta Koko kembali mencuat sebagai pihak yang dikaitkan dalam lingkar pelaksanaan proyek. Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak BWSS VI Jambi, PT Wijaya Karya, CV Sirion, maupun CV Disabel belum memberikan keterangan resmi terkait standar pelaksanaan maupun kualitas pekerjaan yang dipersoalkan publik.

Masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh kini menuntut pertanggungjawaban menyeluruh dari pelaksana dan lembaga pengawas. Normalisasi Sungai Batang Merao dinilai gagal memenuhi fungsi, gagal mereduksi potensi banjir, dan gagal menjawab kebutuhan krusial dua daerah yang selama ini menggantungkan harapan pada sungai utama tersebut.(son)