TOBA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) telah menyiapkan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat di Sumatera Utara. Sebanyak 19.668 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dialokasikan untuk wilayah tersebut pada tahun 2026 mendatang. Alokasi ini mencakup berbagai lini kehidupan masyarakat, dengan 8.825 unit diperuntukkan bagi wilayah perdesaan, 5.525 unit di kawasan pesisir yang vital bagi perekonomian, dan 5.285 unit di area perkotaan yang terus berkembang.
Menteri PKP Maruarar Sirait, menegaskan komitmennya terhadap penggunaan anggaran negara yang efektif dan efisien. "Setiap anggaran negara yang digunakan dalam program itu harus dimanfaatkan secara benar dan sesuai peruntukannya, " ujar Menteri Maruarar saat melakukan peninjauan langsung di Kabupaten Toba, Selasa (24/03/2026).
Di Kabupaten Toba sendiri, perhatian khusus diberikan dengan mengusulkan 46 unit rumah sebagai calon penerima BSPS. Unit-unit ini tersebar merata di Kecamatan Balige sebanyak 20 unit, Kecamatan Porsea sebanyak 14 unit, dan Kecamatan Bonatua Lunasi sebanyak 12 unit. Kehadiran Menteri di lapangan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.
Verifikasi langsung di lapangan, seperti yang dilakukan Menteri Maruarar, menjadi kunci utama dalam memastikan program BSPS tersalurkan secara tepat sasaran. "Langkah itu dilakukan untuk memastikan program BSPS benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, " ucapnya, menunjukkan kepeduliannya yang mendalam terhadap kondisi masyarakat.
Masyarakat pun tak luput dari seruan untuk turut serta mengawasi. "Untuk itu masyarakat juga diimbau untuk aktif mengawasi serta segera melaporkan apabila ditemukan pungutan liar, dengan disertai bukti yang jelas seperti video dan foto serta laporkan segera ke kementerian PKP, " imbau Menteri Maruarar.
Dalam kunjungan kerjanya, Menteri PKP tidak hanya melihat kondisi rumah warga, tetapi juga berinteraksi langsung dan berdialog, mendengarkan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi. Pengalaman langsung ini sangat berharga untuk memastikan program BSPS benar-benar memberikan dampak positif yang signifikan.
Upaya transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian serius. Kementerian PKP turut menyosialisasikan mekanisme Pemilihan Terbuka Toko, sebuah langkah inovatif untuk memperkuat integritas pelaksanaan program.
Program BSPS di Sumatera Utara direncanakan mulai bergulir pada minggu kedua April 2026. Ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk menghadirkan rumah yang lebih layak huni, sehat, dan aman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Program BSPS sendiri merupakan salah satu prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, dengan target ambisius mencapai 400.000 unit di seluruh Indonesia. Tujuannya jelas, yakni mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan secara simultan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (PERS)
