Menko Polkam Gerak Cepat Tindak Lanjuti Arahan Presiden Tangani Bencana Sumatera

Jakarta - Menko Polkam, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, tidak tinggal diam melihat kondisi terkini di Sumatera. Ia segera mengumpulkan para pemangku kepentingan utama untuk mendiskusikan langkah konkret menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penanganan bencana alam yang memporak-porandakan sejumlah wilayah di pulau tersebut. Langkah cepat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons musibah yang menimpa saudara-saudara kita.

Dalam pertemuan penting tersebut, Menko Polkam didampingi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra. Agenda utamanya adalah menyelaraskan upaya penanganan dampak bencana, memastikan semua elemen bergerak sinergis. Mulai dari proses evakuasi warga yang terdampak, pendistribusian bantuan kemanusiaan yang merata, hingga upaya pemulihan infrastruktur vital dan pelayanan dasar bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menko Polkam menekankan betapa krusialnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Ia menegaskan bahwa tanpa sinergi yang kuat, penanganan di lapangan akan berjalan lambat dan tidak efektif. “Seluruh unsur yang terlibat harus bergerak secara terpadu sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, agar arahan Presiden dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur di lapangan, ” ujar Menko Polkam di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Peran strategis Polri, TNI, dan BIN dalam situasi bencana seperti ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Menko Djamari memaparkan bahwa ketiga institusi ini memiliki fungsi vital, baik dari sisi kemanusiaan, pengamanan, maupun menjaga stabilitas nasional. Ia mendorong jajaran terkait untuk terus memperkuat kerja sama dan kesiapsiagaan, agar setiap dinamika di lapangan dapat dikelola dengan baik dan selaras dengan kebijakan pemerintah.

“Polri dan TNI memiliki peran penting dalam mendukung penanganan di lapangan, termasuk pengamanan dan bantuan kemanusiaan, sementara BIN berperan dalam memperkuat pemantauan dan analisis situasi. Seluruhnya harus bekerja secara sinergis, ” tegasnya.

Sebagai garda terdepan dalam koordinasi, Kemenko Polkam berkomitmen untuk terus memastikan proses sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan antarinstansi berjalan lancar, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuannya jelas, agar respons pemerintah terhadap bencana benar-benar cepat dan terukur.

Lebih jauh, Menko Polkam menyoroti pentingnya situasi yang kondusif untuk kelancaran upaya penanganan bencana dan pemulihan di wilayah terdampak. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prasyarat utama agar seluruh kebijakan pemerintah dapat berjalan optimal. Ia mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga ketertiban, menyampaikan aspirasi secara damai, dan tidak mudah terprovokasi di ruang publik maupun digital. Sikap saling menghormati adalah kunci utama.

Selain agenda utama penanganan bencana Sumatera, rapat koordinasi tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas kesiapan pengamanan perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Langkah antisipatif ini diambil untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang akhir tahun.***