Masalah Sampah Kota Tak Cukup Diselesaikan dengan Armada, Ini Solusi Menyeluruhnya

PANGKEP SULSEL - Sampah yang menumpuk di setiap sudut kota bukan sekadar persoalan estetika, melainkan tanda bahwa sistem pengelolaan lingkungan kita belum bekerja dengan baik. Bau menyengat, saluran tersumbat, dan pemandangan kumuh menjadi keluhan harian warga. Namun di balik tumpukan itu, sesungguhnya ada pesan penting: penanganan sampah tidak bisa diserahkan hanya pada truk pengangkut dan petugas kebersihan.

Selama ini, pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada hilir, yakni mengangkut dan membuang sampah ke TPA. Padahal, sumber persoalan justru bermula dari hulu, dari rumah tangga, pasar, dan perkantoran yang belum terbiasa memilah sampah. Tanpa perubahan pola ini, seberapa pun banyak armada ditambah, sampah akan tetap kembali menumpuk.

Penguatan sistem hulu menjadi kunci utama. Kebijakan wajib pilah sampah—organik, anorganik, dan residu—harus benar-benar diterapkan, bukan sekadar imbauan. Tempat sampah terpilah di ruang publik, sekolah, dan rumah ibadah perlu disertai edukasi berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya tahu, tetapi juga terbiasa.

Sampah organik yang mencapai sekitar 60 persen dari total sampah kota sesungguhnya adalah peluang besar. Jika dikelola dengan baik melalui komposter, pupuk cair organik, atau budidaya maggot, volume sampah yang dibuang ke TPA bisa berkurang drastis. Lebih dari itu, sampah organik dapat berubah menjadi sumber ekonomi dan ketahanan pangan lokal.

Pasar tradisional dan rumah makan seharusnya menjadi prioritas dalam pengelolaan sampah organik. Tanpa sistem pengolahan mandiri, lokasi-lokasi ini akan terus menjadi titik timbunan sampah dan sumber pencemaran. Kewajiban pengelolaan di tingkat usaha perlu ditegakkan secara adil dan konsisten.

Di sisi lain, bank sampah harus direvitalisasi, bukan sekadar menjadi program simbolik. Ketika warga merasakan manfaat nyata seperti tabungan, sembako, atau potongan retribusi, partisipasi akan tumbuh dengan sendirinya. Bank sampah yang terhubung dengan pengepul dan industri daur ulang akan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan.

Perbaikan sistem pengangkutan tetap penting, namun harus dilakukan secara cerdas. Jadwal yang pasti dan transparan akan mengurangi kebiasaan warga membuang sampah sembarangan. Penambahan armada di titik padat serta penggunaan TPS mobile atau kontainer tertutup dapat mencegah penumpukan di lokasi rawan.

Tanpa penegakan aturan, semua upaya akan mudah runtuh. Perda persampahan harus ditegakkan dengan sanksi yang tegas namun edukatif, mulai dari denda hingga kerja bakti sosial. Keterlibatan Satpol PP, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat penting agar aturan tidak terasa jauh dari warga.

Persoalan sampah tidak bisa ditangani oleh pemerintah sendiri. Kolaborasi dengan komunitas lingkungan, UMKM pengolah sampah, dunia usaha melalui CSR, serta kampus dan pelajar akan memperkuat gerakan bersama. Ketika sampah menjadi urusan kolektif, beban tidak lagi bertumpu pada satu pihak.

Pemanfaatan teknologi sederhana juga patut didorong. Laporan warga melalui WhatsApp atau media sosial kelurahan dapat menjadi alat respons cepat terhadap titik sampah liar. Dengan peta titik rawan, penanganan bisa lebih terarah dan efisien.

Kepemimpinan memegang peranan penting dalam perubahan ini. Keteladanan kepala daerah dan lurah yang turun langsung ke lapangan akan membangun kepercayaan publik. Publikasi keberhasilan dan pelanggaran secara terbuka dapat menumbuhkan efek jera sekaligus motivasi.

Pendekatan sosial dan budaya tidak boleh diabaikan. Mengaitkan kebersihan dengan nilai keagamaan dan budaya lokal akan membuat pesan lebih mudah diterima. Gerakan Jumat Bersih atau Minggu Bersih, jika dilakukan konsisten, dapat memperkuat rasa memiliki terhadap lingkungan.

Pada akhirnya, target pengurangan sampah ke TPA sebesar 20–30 persen per tahun hanya akan tercapai jika ada evaluasi rutin dan keberanian memperbaiki kekurangan. Sampah yang menumpuk sejatinya adalah cermin perilaku dan kepemimpinan kita bersama. Ketika sistem, kesadaran, dan keteladanan berjalan serempak, kota yang bersih bukan lagi impian, melainkan keniscayaan.

Pangkep 14 Januari 2026

Herman Djide 

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan