LAKI Tuding Pemkab Barru Minim Ketegasan Soal Tambang Penyebab Banjir

BARRU - Langkah cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru pasca-banjir di wilayah Mallusetasi yang ditunjukkan dengan peninjauan lokasi tambang oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mendapat sorotan dan kritik dari Ketua LAKI Barru, Andi Agus Gengkeng.

Ketua LAKI Barru menilai peninjauan tersebut hanyalah gimmick yang minim ketegasan dan terkesan cuci tangan dari tanggung jawab.

"Kami mengapresiasi peninjauan tersebut. Tapi, kami melihat ini sebagai langkah yang sangat terlambat dan hanya sebatas seremonial. Banjir sudah terjadi, kerusakan sudah dialami masyarakat, baru sibuk turun ke lokasi tambang yang sudah lama kami duga menjadi biang kerok, " tegas Andi Agus, pada Kamis (30/10/2025).

LAKI Barru menyoroti pernyataan Kepala DLH Barru, Andi Adnan Azis, yang hanya menyebutkan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan akan menyiapkan pertemuan bersama pengelola tambang.

"Setelah peninjauan yang katanya serius itu, apa hasilnya? Hanya identifikasi? Apakah perlu banjir dulu baru tahu bahwa tambang di sana bermasalah? Mana langkah hukum dan sanksi tegas bagi pengelola tambang yang nyata-nyata telah merusak lingkungan dan mengganggu aliran air?" kritik Andi Agus.

Menurutnya, tumpukan material batuan dan bekas galian terjal yang disebutkan dalam laporan peninjauan sudah menjadi bukti awal adanya pelanggaran atau kelalaian yang patut dikenai sanksi. Pertemuan dengan stakeholder dianggap sebagai upaya mengulur waktu dan melunakkan masalah.

Ketua LAKI juga mempertanyakan penekanan Bupati Barru terkait kolaborasi lintas sektor dan memastikan kegiatan ekonomi tetap berjalan, namun harus sejalan dengan upaya menjaga keselamatan dan kelestarian lingkungan.

"Kolaborasi macam apa yang membiarkan kerusakan lingkungan hingga menyebabkan bencana? Keselamatan dan kelestarian lingkungan itu harga mati, bukan hanya sekadar sejalan dengan kegiatan ekonomi. Jika kegiatan ekonomi berupa tambang itu merusak, Pemkab harus berani menghentikannya, bukan malah mencari-cari alasan kolaborasi, " tandas Andi Agus.

LAKI Barru mendesak Pemkab Barru untuk segera mempublikasikan temuan faktual di lapangan, hasil audit kepatuhan tambang tersebut, dan langkah hukum konkrit yang diambil, bukan hanya sebatas janji-janji pertemuan dan instruksi yang terkesan normatif.