JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat hari ini, Senin (13/4/2026), menggelar audiensi penting dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Dr. Tubagus Ace Hasan Syadzily, di kantor Lemhannas RI. Pertemuan ini menyoroti temuan krusial terkait pergeseran interaksi sosial di kalangan Generasi Z akibat dominasi media sosial.
Dalam pertemuan tersebut, KPID Jabar memaparkan hasil penelitian mendalam bertajuk "Media Habbit Gen Z, Perspektif Pancagatra". Studi ini mengungkap adanya perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial yang dipicu oleh masifnya penggunaan platform digital.
Hadir pula dalam audiensi tersebut, Ketua KPID Jabar Dr. Adiyana Slamet, Wakil Ketua Dr. Almadina Rachmaniar, beserta empat komisioner lainnya, yakni Dr. Achmad Abdul Basith, Dr. Lukman M Fauzi, M. Jalu Priambodo MT, dan Dadan Hendaya MM. Dari pihak Lemhannas RI, turut hadir Kabiro Humas Brigjen TNI Muhammad Arif Nur.
Ketua KPID Jabar, Adiyana Slamet, menekankan pentingnya istilah "geocybernetic" yang sering digaungkan Lemhannas RI. Ia membandingkan penetrasi global yang terjadi melalui media berbasis internet dengan upaya menanamkan nilai-nilai ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Menurutnya, gelombang ini begitu luar biasa masif dan berpotensi mengganggu ketahanan nasional jika tidak diimbangi dengan instrumen regulasi yang memadai.
"Jika negara tidak membuat instrumen regulasi, maka akan menganggu ketahanan nasional, " ujar Adiyana Slamet.
Adiyana Slamet menambahkan bahwa selama ini, lembaga penyiaran seperti radio dan televisi telah berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh di tengah disrupsi informasi yang mampu mendekonstruksi berbagai aspek kehidupan berbangsa.
"Problemnya adalah, platform berbasis internet belum ada yang mengawasi, seperti halnya TV dan radio yang diawasi KPI atau KPID, " keluhnya.
Lebih lanjut, Adiyana menjelaskan dampak penelitiannya. Ia menggarisbawahi bahwa penggunaan media berbasis internet yang masif dan tak terkontrol berpengaruh pada gatra ideologi melalui perubahan nilai dan cara berpikir, serta pada gatra pertahanan dan keamanan.
"Itu ditandai dengan munculnya ancaman. Seperti hoaks dan penyalahgunaan informasi, " tegas Adiyana.
Gubernur Lemhannas RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily, mengapresiasi peran strategis KPID Jabar dalam menjaga masyarakat agar senantiasa mendapatkan siaran yang edukatif, informatif, sekaligus menghibur. Mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, peran ini menjadi semakin krusial.
"Masalahnya adalah, masyarakat kita semakin jarang nonton televisi. Begitu pun pendengar radio menurun drastis. Di sisi lain, masyarakat mendapatkan informasi maupun tayangan lainnya dari platform digital berbasis internet. Nah di sini belum ada pihak yang mengawasi, " ungkap Dr. Ace, sapaan akrab Gubernur Lemhannas RI.
Kang Ace menegaskan bahwa perlindungan masyarakat dari konten berbasis internet melalui regulasi adalah sebuah keharusan. Ia menyadari tantangan yang dihadapi.
"Kita sekarang agak sulit. KPI tak punya kewenangan untuk lakukan upaya perlindungan masyarakat dari platform internet, " ujar Dr. Ace.
Ia pun mempertanyakan siapa yang sesungguhnya memiliki kendali atas platform seperti TikTok, Instagram, atau media sosial lainnya. Terlebih lagi, dengan perubahan demografi yang kini didominasi oleh generasi Alpha, yang merupakan digital native.
"Itu berdampak pada semua aspek kehidupan, " tutur Dr. Ace.
Oleh karena itu, Kang Ace menekankan urgensi Indonesia untuk memiliki kedaulatan digital. Tanpa itu, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar bagi kepentingan negara asing yang dapat menyusupkan berbagai agenda, mulai dari ekonomi, sosial budaya, hingga ideologi dan politik.
"Sekarang ini, terlihat penetrasi nilai-nilai asing yang negatif masuk, meracuni mindset anak-anak muda. Pada gilirannya melemahkan ketahanan nasional, " pungkas Dr. Ace. (PERS)
