Komisi II DPRD Barru Dorong Penguatan Strategi Ketahanan Pangan Jelang Deklarasi Swasembada Nasional

Barru, 8 Agustus 2025 – Komisi II DPRD Kabupaten Barru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk membahas capaian dan strategi program ketahanan pangan daerah, Jumat (8/8/2025). Pertemuan ini menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi menjelang deklarasi nasional swasembada pangan yang dijadwalkan Oktober atau November 2025 oleh Presiden Prabowo.

Dalam RDP tersebut, DPRD menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas harga pangan, khususnya di tengah ancaman perubahan iklim dan potensi krisis pangan global. Dewan meminta laporan perkembangan program semester I 2025 serta rencana aksi di semester II.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Barru, Herman Jaya, S.Oi., menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah isu strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ia mendorong Dinas Pertanian untuk tidak hanya fokus pada sisi produksi, tetapi juga memperhatikan penguatan cadangan pangan daerah, distribusi yang merata, serta dukungan terhadap kelembagaan dan infrastruktur pertanian.

“Kita ingin ada peta jalan yang jelas, bukan hanya proyek jangka pendek. Penguatan pangan lokal, kelembagaan petani, serta infrastruktur seperti irigasi dan penyimpanan harus menjadi prioritas, ” ujarnya.

RDP ini juga menyoroti kesiapan daerah dalam menyambut Deklarasi Swasembada Pangan Nasional, yang akan disaksikan langsung oleh organisasi internasional seperti FAO dan IRRI. Keberhasilan daerah dalam pengelolaan pangan akan menjadi indikator penting dalam penilaian tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru, Ir. Ahmad, MM., melaporkan bahwa pihaknya telah menjalankan berbagai program seperti bantuan benih, pengembangan lumbung pangan masyarakat, dan optimalisasi lahan (OPLAH). Namun, ia mengakui masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketersediaan data yang akurat dan keterbatasan anggaran.

Meski demikian, ia optimistis karena apresiasi dari pemerintah pusat terhadap capaian pertanian Barru sangat tinggi. Barru mendapatkan alokasi 10 Brigade Pangan, dengan masing-masing brigade memperoleh bantuan Rp3 miliar dan kewajiban mengelola 200 hektare lahan OPLAH.

“Petani harus cerdas mengoptimalkan potensi yang ada, termasuk lahan dan sarana prasarana. Kami hadir untuk mendampingi mereka. Penyuluh kami juga sangat responsif dalam mendukung eksistensi petani sebagai pabrik pangan dan pejuang ketahanan pangan, ” ujar Ahmad.

Dalam kesempatan tersebut, Herman Jaya memberikan apresiasi tinggi kepada Kepala Dinas Pertanian, bahkan menyebutnya sebagai "Bapak Pembangunan Pertanian Barru." Ia menyoroti keberhasilan pengelolaan pupuk yang kini tak lagi menjadi keluhan masyarakat.

“Alhamdulillah, persoalan pupuk di Barru sudah teratasi. Stok melimpah dan distribusinya tertata dengan baik. Ini kemajuan yang sangat kami apresiasi, ” tambahnya.

Rapat ini juga dihadiri oleh 7 penyuluh pertanian se-Kabupaten Barru dan Armansyah, SE, anggota Komisi III DPRD.

Rekomendasi Strategis

RDP menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya:

Pembenahan kelompok tani dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) melalui regulasi daerah.

Sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam program ketahanan pangan.

Pendampingan berkelanjutan terhadap petani dan pelaku usaha pangan lokal.

Dengan kerja sama solid antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat, Kabupaten Barru optimistis dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan Deklarasi Swasembada Pangan 2025.

( Irsam )