Kominfo Tanah Datar Perkuat Sinergi dengan Wartawan, Bahas Efisiensi Anggaran dan Penertiban Kemitraan

Tanah Datar — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tanah Datar menggelar silaturahmi bersama rekan-rekan wartawan di Istana Balairung Caniago, Selasa (6/1/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi sekaligus forum terbuka membahas tantangan kemitraan media ke depan, khususnya terkait efisiensi anggaran dan penertiban administrasi.

Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar, Dedi Tri Widono, menyampaikan apresiasi atas peran aktif wartawan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama pada berbagai kejadian penting yang terjadi di daerah.

Ia mengibaratkan pemerintah daerah sebagai sebuah menara, sementara media berperan sebagai tali seling di sisi kiri dan kanan yang memperkuatnya. Dengan sinergi tersebut, pemerintah tetap kokoh meski menghadapi berbagai tantangan.

Dalam kesempatan itu, Dedi juga memaparkan perkembangan penanganan kebencanaan di Tanah Datar yang hingga kini masih berjalan intensif. Pemerintah daerah terus mengikuti berbagai rapat koordinasi secara daring bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hingga Kementerian Dalam Negeri. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah juga akan melakukan finalisasi data perencanaan infrastruktur dan kebencanaan yang mencakup kebutuhan hunian dan kesiapan lahan.

Ia menyebutkan, Tanah Datar menjadi salah satu kabupaten yang mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi terkait kesiapan pembangunan hunian, dengan ketersediaan lahan yang telah dinyatakan clear and clean seluas kurang lebih dua hektare di Kecamatan Rambatan.

Namun demikian, Dedi tidak menutup mata terhadap kondisi keterbatasan anggaran yang dihadapi Kominfo Tanah Datar. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2026, alokasi dana untuk kegiatan kemitraan wartawan hanya sebesar Rp30 juta.

“Kondisi efisiensi anggaran ini sangat berat bagi kami. Angka Rp30 juta itu pun sudah melalui proses yang cukup rumit untuk bisa ditetapkan. Meski demikian, kami tidak ingin pesimis dan tetap akan mengupayakan peningkatan anggaran dengan menyampaikannya kepada pimpinan, ” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Dedi juga menegaskan pentingnya penyamaan persepsi terkait kemitraan media yang mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2018 serta Undang-Undang Pers. Ia menyebutkan, regulasi tersebut memiliki persyaratan yang mengikat, terutama terkait legalitas dan profesionalisme media serta wartawan.

Menurutnya, salah satu syarat krusial adalah media yang bermitra minimal telah terverifikasi administrasi. Selain itu, wartawan diharapkan telah mengikuti dan memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Dari data yang ada, jumlah wartawan yang telah memenuhi persyaratan tersebut masih belum mencapai separuh dari total yang terdata.

Kominfo Tanah Datar juga menemukan masih adanya media yang tidak dapat diakses alamat dan identitasnya, sehingga menyulitkan proses verifikasi. Kondisi ini dinilai perlu dibenahi demi terwujudnya kerja sama yang berkualitas dan profesional.

Sebagai solusi, Kominfo Tanah Datar merencanakan penataan ulang pola kemitraan media dengan menerapkan sistem klaster. Klaster pertama diperuntukkan bagi media yang terverifikasi dengan wartawan yang juga telah lulus UKW. Klaster kedua bagi media terverifikasi atau wartawan yang telah memiliki UKW. Sementara klaster ketiga untuk media dan wartawan yang belum terverifikasi dan belum mengikuti UKW.

Setiap klaster nantinya akan memiliki porsi kerja sama yang berbeda, termasuk dalam jumlah pemberitaan per bulan, sebagai bentuk motivasi agar media dan wartawan dapat meningkatkan kompetensi dan legalitasnya.

Selain itu, ke depan Kominfo Tanah Datar juga berencana menerapkan sistem kemitraan berbasis kontrak yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keadilan, keterbukaan, ketertiban administrasi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran publik, sekaligus menghindari kesalahpahaman dalam kerja sama.

Silaturahmi tersebut berlangsung dalam suasana dialogis, di mana Kominfo Tanah Datar membuka ruang diskusi dan masukan dari rekan-rekan wartawan guna merumuskan pola kemitraan yang sehat, adil, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pewarta:(Lindafang)