Inspirasi dari Thailand, Herman Djide: Ketika Kabupaten Menjadikan Sampah Sebagai Berkah

PANGKEP SULSEL - Sampah yang menumpuk di sudut-sudut kota dan desa sering dianggap sebagai persoalan klasik yang tak pernah selesai. Truk datang, sampah diangkut, lalu masalah dianggap selesai. Padahal, di balik tumpukan itu tersimpan kegagalan sistemik: kita terlalu sibuk di hilir, lupa membenahi hulu.

Thailand memberi inspirasi penting bahwa pengelolaan sampah tidak harus menunggu kebijakan pusat. Justru di tingkat kabupatenlah perubahan nyata dimulai. Pemerintah kabupaten di Thailand diposisikan sebagai manajer sampah wilayah, dengan kewenangan penuh mengatur, mendidik, dan mengeksekusi.

Berbeda dengan pendekatan lama yang hanya fokus pada TPA, kabupaten di Thailand memulai dari desa. Rumah tangga diwajibkan memilah sampah, bukan dengan ancaman, tetapi dengan kesadaran dan insentif. Sampah dipahami sebagai tanggung jawab bersama, bukan beban pemerintah semata.

Sampah organik, yang selama ini menjadi sumber bau dan penyakit, diubah menjadi kompos dan biogas. Di banyak kabupaten, komposter rumah tangga dan kompos komunal menjadi pemandangan biasa. Hasilnya kembali ke petani, menutup siklus yang selama ini terputus.

Sementara itu, sampah anorganik tidak lagi dibuang percuma. Melalui jaringan bank sampah tingkat kabupaten, warga menabung plastik, kertas, dan logam. Nilainya mungkin kecil, tetapi dampak sosialnya besar: tumbuh budaya memilah dan rasa memiliki terhadap lingkungan.

Yang menarik, Thailand tidak memaksakan teknologi mahal. Kabupaten memilih teknologi sesuai kemampuan daerah. Prinsipnya sederhana: lebih baik teknologi sederhana yang berjalan, daripada teknologi canggih yang mangkrak.

Retribusi sampah pun tidak diberlakukan secara kaku. Warga yang disiplin memilah membayar lebih murah, sementara yang mencampur diingatkan dan didenda ringan. Pendekatan ini mendidik, bukan menakut-nakuti, sehingga kepatuhan tumbuh secara alami.

Peran pemimpin lokal menjadi kunci. Kepala desa, tokoh masyarakat, guru, bahkan biksu, dilibatkan sebagai agen perubahan. Sampah tidak lagi dipandang sekadar urusan kebersihan, tetapi sebagai persoalan moral dan tanggung jawab sosial.

Di kabupaten berbasis pertanian, pengelolaan sampah terintegrasi dengan sektor pangan. Kompos memperbaiki tanah, limbah organik menjadi pakan ternak. Lingkungan bersih, produktivitas meningkat, biaya produksi menurun.

Di wilayah pariwisata, standar pengelolaan sampah diterapkan dengan tegas. Hotel, restoran, dan destinasi wisata wajib mengelola sampahnya sendiri. Keindahan alam dijaga bukan hanya demi wisatawan, tetapi demi keberlanjutan daerah.

Pelajaran paling penting dari Thailand adalah keberanian menyelesaikan sampah di wilayah sendiri. Kabupaten tidak saling melempar tanggung jawab, tetapi membangun kerja sama regional ketika diperlukan, terutama untuk TPA dan pengolahan residu.

Bagi Indonesia, khususnya kabupaten-kabupaten yang masih bergulat dengan keterbatasan anggaran, model Thailand sangat relevan. Kuncinya bukan uang besar, melainkan konsistensi kebijakan, keterlibatan desa, dan kemauan politik pemimpin daerah.

Sudah saatnya kita berhenti memandang sampah sebagai musuh. Seperti yang ditunjukkan Thailand, dengan strategi yang tepat di tingkat kabupaten, sampah bisa berubah menjadi berkah: lingkungan bersih, ekonomi bergerak, dan martabat masyarakat terjaga.

Pangkep16 Januari 2026

Herman Djide 

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jurnalis Nasional Indonesia ( JNI ) Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan