Herman Djide: Program yang Tak Terdengar, Dampak yang Terasa

PANGKEP SULSEL - Tahun anggaran 2026 seharusnya menjadi momentum penting bagi setiap dinas untuk menunjukkan arah, komitmen, dan keberpihakan program kepada masyarakat. Namun, ketika sebagian dinas tak terdengar apa programnya, muncul tanda tanya besar: ke mana arah pembangunan akan dibawa dan siapa yang benar-benar merasakannya.

Program pemerintah bukan sekadar dokumen perencanaan atau angka di atas kertas. Ia adalah janji pelayanan kepada publik. Ketika janji itu tidak dikomunikasikan, masyarakat kehilangan pegangan untuk memahami apa yang sedang dan akan dikerjakan oleh Dinas tersebut.

Ketidakjelasan program membuat partisipasi publik menjadi lemah. Masyarakat tidak tahu ruang mana yang bisa mereka masuki, aspirasi apa yang dapat disampaikan, dan kontribusi apa yang bisa diberikan. Akhirnya, pembangunan berjalan searah tanpa dialog.

Dalam konteks transparansi, program yang tak terdengar berpotensi menimbulkan persepsi negatif. Publik bisa menilai bahwa perencanaan dilakukan tertutup atau bahkan tidak siap. Padahal, keterbukaan informasi adalah fondasi kepercayaan terhadap setiap dinas.

Dampak lainnya adalah lemahnya koordinasi antar dinas. Tanpa publikasi dan kejelasan program, sinergi lintas sektor sulit terbangun. Program bisa saling tumpang tindih atau justru meninggalkan celah kebutuhan masyarakat yang seharusnya diisi.

Dari sisi anggaran, program yang tidak dikomunikasikan dengan baik menyulitkan pengawasan. Masyarakat tidak tahu untuk apa anggaran digunakan dan bagaimana hasilnya diukur. Kondisi ini berisiko menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Ketika hasil pembangunan tidak terasa, masyarakat cenderung apatis. Mereka melihat dinas bekerja, tetapi tidak memahami dampaknya. Dalam jangka panjang, sikap apatis ini bisa melemahkan semangat gotong royong dan kepercayaan sosial.

Padahal, setiap dinas memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Program yang disampaikan secara terbuka akan memudahkan masyarakat memahami bahwa pembangunan adalah proses bersama, bukan kerja satu pihak semata.

Setiap Dinas sejatinya tidak cukup hanya bekerja, tetapi juga harus mampu menjelaskan apa yang dikerjakan. Komunikasi publik yang baik adalah bagian dari kinerja itu sendiri. Tanpa komunikasi, kerja keras sering kali tak terlihat.

Tahun 2026 membawa tantangan yang tidak ringan, mulai dari pemulihan ekonomi, penguatan pelayanan dasar, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua itu membutuhkan kejelasan arah dan keterbukaan rencana dari setiap dinas.

Publikasi program bukan untuk mencari pujian, melainkan untuk membuka ruang kontrol dan partisipasi. Dengan mengetahui program, masyarakat bisa mengawal, memberi masukan, bahkan membantu menyukseskannya.

Sudah saatnya setiap dinas menjadikan komunikasi program sebagai prioritas, bukan pelengkap. Rencana kerja, target, dan manfaat program perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Sebab pada akhirnya, program yang baik bukan hanya yang direncanakan dengan rapi, tetapi yang terdengar, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tanpa itu, pembangunan akan berjalan, tetapi kepercayaan bisa tertinggal.

Pangkep 16 Januari 2026

Herman Djide 

Ketua Dewan Pimpinan Daerah ( DPD) Jurnalis Nasional Indonesia ( JNI ) Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi di dunia