Herman Djide; Ketika Amanah Rakyat Diuji di Gedung DPRD Pangkep

PANGKEP SULSEL - Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) memegang peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Mereka bukan hanya sekadar pejabat yang duduk di kursi empuk, tetapi sejatinya adalah penyambung suara masyarakat yang mempercayakan masa depan mereka melalui kotak suara. Namun, pertanyaan yang patut direnungkan adalah: sejauh mana amanah itu benar-benar dijalankan dengan hati nurani dan keberpihakan pada rakyat kecil?

Tugas utama seorang anggota DPRD bukan sekadar hadir di ruang rapat atau menyetujui rancangan anggaran. Lebih dari itu, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Pangkep yang masih menghadapi berbagai persoalan: kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang belum merata, hingga sektor perikanan dan pertanian yang kerap terpinggirkan oleh kepentingan proyek sesaat. Suara rakyat tidak boleh hanya didengar saat masa kampanye, lalu dilupakan setelah kursi diraih.

Dalam konteks Pangkep, daerah dengan potensi luar biasa—dari laut, tambak, hingga pegunungan—DPRD seharusnya menjadi penggerak perubahan. Mereka mesti memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya memperkaya segelintir pihak. Setiap rupiah dalam APBD adalah amanah rakyat yang harus dikawal dengan transparansi dan tanggung jawab penuh.

Namun realitas kadang berbeda. Tidak jarang, sebagian anggota dewan terjebak dalam rutinitas seremonial, jauh dari denyut nadi rakyat yang mereka wakili. Padahal, fungsi pengawasan DPRD sangat strategis untuk memastikan pemerintah daerah bekerja sesuai arah pembangunan yang telah disepakati. Ketika fungsi itu tumpul, maka rakyatlah yang menjadi korban dari kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Sudah seharusnya anggota DPRD Pangkep terjun langsung ke lapangan, menyapa nelayan di pesisir, mendengar keluh petani di sawah, berdialog dengan pelaku UMKM, dan memotivasi generasi muda. Dari situ mereka akan tahu persoalan nyata yang dihadapi rakyat. Rakyat tidak butuh janji manis, tetapi butuh kebijakan nyata yang mempermudah kehidupan mereka.

Menjadi wakil rakyat berarti siap mengabdi, bukan menikmati fasilitas. Etika politik dan moralitas harus menjadi dasar dalam setiap langkah. DPRD adalah cermin dari karakter rakyat yang diwakilinya. Bila anggota dewan bersikap abai, egois, atau terseret kepentingan pribadi, maka kepercayaan publik akan runtuh perlahan.

Selain itu, DPRD harus berani bersuara lantang dalam memperjuangkan transparansi anggaran dan keadilan pembangunan. Jangan sampai proyek dan program hanya berputar di wilayah tertentu, sementara daerah-daerah pelosok tetap tertinggal. Setiap anggota dewan wajib menjadi penyeimbang kekuasaan, bukan sekadar pendukung kebijakan pemerintah tanpa kritik.

Rakyat menunggu kehadiran wakilnya dalam arti sesungguhnya—yang bekerja, mendengar, dan berani menolak ketidakadilan. Amanah rakyat bukan mainan politik, melainkan tanggung jawab besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan publik, tetapi juga di hadapan Tuhan.

Kini, saatnya DPRD Pangkep membuktikan diri. Bukan dengan slogan atau janji, melainkan dengan kerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Ketika wakil rakyat benar-benar menjadi pelayan rakyat, maka Pangkep akan maju bukan karena kebetulan, melainkan karena keberanian moral dan keikhlasan para pemimpinnya.

Pangkep 27 Oktober 2025

Herman Djide 

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan