Herman Djide: Bunga Pinjaman Tinggi Dinilai Hambat Kesejahteraan, Peran Bank Kembali Dipertanyakan

PANGKEP SULSEL - Tingginya bunga pinjaman di sejumlah lembaga perbankan kembali menjadi sorotan masyarakat. Banyak kalangan menilai kebijakan kredit saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil, khususnya pelaku UMKM, petani, dan sektor informal yang paling membutuhkan dukungan pembiayaan.

Di tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang, masyarakat berharap bank tidak hanya hadir sebagai lembaga penyalur kredit, tetapi juga menjadi mitra yang benar-benar mendorong peningkatan kesejahteraan. Namun kenyataannya, beban bunga yang tinggi justru menjadi penghambat utama dalam menggerakkan sektor ekonomi rakyat.

 Beberapa warga mengeluhkan bahwa bunga pinjaman yang mereka terima jauh di atas kemampuan bayar mereka. Alih-alih membantu, cicilan yang besar membuat ruang gerak ekonomi semakin sempit. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa sistem perbankan perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Para pengamat ekonomi menilai bahwa perbankan seharusnya menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas. Bank idealnya memberikan akses kredit yang terjangkau, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat bawah, bukan justru menambah beban melalui biaya tambahan yang tidak sedikit.

Selain bunga, sejumlah biaya administrasi, provisi, dan asuransi kredit juga menjadi keluhan karena memperbesar total beban pinjaman. Kombinasi biaya tersebut kerap tidak dijelaskan secara rinci kepada nasabah, sehingga masyarakat kaget ketika melihat jumlah cicilan yang harus dibayarkan.

Pemerintah sebenarnya telah menyediakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah untuk membantu UMKM. Namun, tidak semua calon nasabah dapat mengakses program ini karena proses verifikasi yang dinilai cukup panjang dan persyaratan administratif yang masih sulit dipenuhi oleh sebagian warga.

Pelaku UMKM berharap pemerintah memperluas kuota KUR dan menekan bank-bank pelaksana untuk mempermudah proses pengajuan. Mereka menilai bahwa kredit murah dengan pendampingan usaha akan membantu memperkuat ekonomi keluarga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, bank juga diharapkan tidak hanya menyalurkan pinjaman, tetapi turut memberikan edukasi literasi keuangan. Pendampingan ini diperlukan agar masyarakat dapat memahami risiko pinjaman dan mengelola keuangan secara lebih bijak.

Banyak kalangan menilai bahwa perbankan harus bertransformasi menjadi mitra ekonomi rakyat. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, bank dapat menjadi motor penggerak perekonomian yang lebih inklusif.

Penguatan kebijakan juga diperlukan dari pemerintah untuk menetapkan batas maksimal bunga kredit tertentu, terutama untuk sektor produktif. Aturan ini dianggap penting untuk memastikan bahwa rakyat tidak terjebak dalam beban cicilan yang melebihi kemampuan.

Jika sistem perbankan dapat diarahkan ke kredit produktif berbunga rendah, ekonomi lokal akan bergerak lebih cepat. Usaha kecil berkembang, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara lebih merata.

Pada akhirnya, harapan masyarakat sangat sederhana: mereka ingin bank hadir sebagai lembaga yang membantu, bukan membebani. Untuk mewujudkan perekonomian yang stabil dan berkeadilan, sinergi bank, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama agar akses pembiayaan benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan, bukan sebaliknya.

Pangkep 20 Nopember 2025

Herman Djide 

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan