Gubernur NTB Hadiri High Level Meeting TPID 2025, Bahas Strategi Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan

Mataram, NTB – Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB Tahun 2025 di Gedung Serba Guna Bank Indonesia NTB, Jumat (7/3/2025). Acara ini mengusung tema “Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi dalam Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan”.

Dalam sambutannya, Miq Iqbal menegaskan bahwa pengendalian inflasi adalah prioritas utama pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang kerap memicu lonjakan harga kebutuhan pokok. Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, dirinya aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk merumuskan langkah intervensi yang tepat.

"Saya bahkan beberapa hari terakhir berkomunikasi dengan Asisten, Karo Ekonomi, dan Kepala Dinas Perdagangan untuk merumuskan langkah-langkah intervensi yang bisa segera dilakukan dalam mengendalikan inflasi, " ujar Miq Iqbal.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan isu krusial yang dihadapi semua negara di dunia. Dalam konteks global, istilah yang lebih sering digunakan bukan lagi kedaulatan pangan, tetapi food security.

"Dalam menghadapi hal ini, kita harus siap seperti dalam situasi perang, karena urusan pangan adalah urusan yang sangat penting, " tegasnya.

Asisten II Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, dalam kesempatan yang sama, mengajak seluruh stakeholder untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

"Dengan memperkuat peran Satgas Ekonomi Daerah, mengendalikan arus barang, serta menggelar operasi pasar, kita bisa memastikan perekonomian tetap stabil dan terkendali, " ungkapnya.

HLM TPID 2025 ini menjadi forum strategis dalam merumuskan kebijakan pengendalian harga dan ketahanan pangan yang lebih baik di NTB. Dengan kerja sama lintas sektor yang kuat, diharapkan inflasi di daerah tetap terkendali, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan ekonomi daerah semakin tangguh. (Adb)