Lubuk Basung — DPRD Kabupaten Agam menggelar Rapat Paripurna pada Senin (23/6/2025) dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu sorotan tajam datang dari Fraksi Partai Demokrat, yang disampaikan oleh juru bicaranya, Syafril, SE Dt. Rajo Api.
Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Agam itu, Fraksi Demokrat menyoroti sejumlah permasalahan krusial yang belum tertangani dengan baik oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah terkait penanganan bencana alam yang berdampak pada fasilitas pendidikan di Palupuh.
“Sebagai contoh, pada 3 Februari 2024 lalu, SD Negeri 11 Sipisang di Jorong Air Kijang, Nagari Nan Tujuah, Kecamatan Palupuh, hancur tertimpa pohon besar akibat bencana alam. Ironisnya, hingga saat ini sekolah tersebut belum juga diperbaiki. Proses belajar mengajar terpaksa dilakukan di tenda darurat yang jauh dari kata layak, ” ungkap Syafril dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini sangat memprihatinkan dan tidak sejalan dengan amanah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“Kami mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan rehabilitasi terhadap sekolah tersebut agar proses pembelajaran dapat berjalan secara kondusif. Jangan sampai dunia pendidikan diabaikan, apalagi ketika menyangkut masa depan anak-anak kita di daerah-daerah terpencil, ” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga mempertanyakan sejumlah Rencana Kerja dan Program Prioritas Tahun 2024 yang hingga kini belum terlaksana. Ini termasuk Pokok Pikiran (Pokir) DPRD tahun 2024 yang dinilai mandek tanpa kejelasan eksekusi.
“Banyak Pokir DPRD 2024 yang belum direalisasikan. Kami minta agar ini menjadi perhatian khusus, terutama untuk kecamatan-kecamatan di Kabupaten Agam yang sangat membutuhkan program pembangunan yang sudah dirancang sejak tahun lalu, ” ujar Syafril.
Dalam pandangan Fraksi Demokrat, pemerintah daerah juga dinilai belum optimal dalam melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Mereka mendesak agar program ini tidak ditunda-tunda karena menyangkut langsung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Evaluasi Susunan Perangkat Daerah dan Kinerja OPD
Lebih lanjut, Fraksi Demokrat memberikan pandangan tegas terhadap penyusunan kembali struktur perangkat daerah. Menurut mereka, restrukturisasi ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat kinerja birokrasi, bukan semata rotasi jabatan.
“Kami berharap perubahan susunan perangkat daerah ini menjadi motivasi baru untuk melahirkan perubahan yang signifikan demi kemajuan Kabupaten Agam. Prinsip menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat harus dijadikan pedoman, ” kata Syafril.
Fraksi Demokrat menekankan bahwa pengisian jabatan harus mempertimbangkan aspek kompetensi, integritas, serta profesionalisme. Selain itu, pejabat yang dipilih harus bebas dari konflik kepentingan dan benar-benar mampu mendukung kinerja kepala daerah.
“Jika ada kepala OPD, badan, atau pejabat eselon lainnya yang tidak sungguh-sungguh menjalankan tugas, maka Bupati jangan ragu untuk menggantinya dengan sosok yang lebih berkomitmen. Jangan sampai roda pembangunan terhambat karena lemahnya kinerja birokrasi, ” tandasnya.
Penegasan Fraksi Demokrat ini menjadi refleksi bahwa parlemen akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat, demi memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai target dan tepat sasaran.
Dukungan terhadap Regulasi yang Pro-Rakyat
Menutup pandangannya, Fraksi Demokrat menyatakan dukungannya terhadap Ranperda yang diajukan, sepanjang peraturan tersebut berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Mereka menegaskan akan terus mengawal proses pembahasan agar Ranperda yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi beban masyarakat.(Lindafang).
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5163874/original/004852700_1742079073-Seguimos__a_por_el_pr__ximo_partido..jpg)
