OPINI - Di negeri yang kaya sumber daya, rakyat seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai pelaku utama pembangunan. Bantuan makan harian boleh saja hadir sebagai jaring pengaman sosial, terutama bagi anak-anak, kelompok rentan, keluarga miskin, dan masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi. Namun, ketika negara terlalu sibuk membagikan makan hari ini, sementara gagal menciptakan pekerjaan layak untuk esok hari, maka yang lahir bukan kesejahteraan, melainkan ketergantungan.
Rakyat tidak sedang meminta belas kasihan. Rakyat membutuhkan pekerjaan yang membuat dapur mereka menyala dengan keringat sendiri, bukan antrean bantuan yang membuat hidup terasa terus menunggu giliran. Sebab kesejahteraan sejati bukan sekadar perut kenyang hari ini, tetapi kemampuan keluarga membeli beras, membayar sekolah, memperbaiki rumah, mengakses kesehatan, menabung, dan memiliki harapan bahwa hari esok lebih baik dari hari ini.
Data BPS menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia pada Februari 2026 masih sebesar 4, 68 persen, sementara rata-rata upah buruh tercatat Rp3, 29 juta per bulan. Angka ini memberi pesan penting: persoalan Indonesia bukan hanya berapa banyak orang bekerja, tetapi apakah pekerjaan itu cukup layak untuk mengangkat keluarga menuju hidup sejahtera.
Kemiskinan juga belum selesai. BPS mencatat persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 8, 25 persen atau sekitar 23, 36 juta orang. Artinya, jutaan warga masih hidup dalam ruang ekonomi yang sempit. Mereka tidak cukup dibantu dengan makanan harian saja. Mereka membutuhkan akses pada pekerjaan produktif, upah layak, keterampilan, modal usaha, pasar, dan perlindungan sosial yang menguatkan, bukan melemahkan daya juang.
Program makan gratis atau makan bergizi tidak boleh dilihat secara hitam-putih. Negara memang wajib memastikan anak-anak tidak lapar dan tumbuh dengan gizi yang baik. Tetapi program semacam itu harus ditempatkan sebagai pintu masuk pembangunan manusia, bukan sebagai wajah utama pembangunan ekonomi. Bahkan laporan Reuters pada Juni 2026 menyebut program makan gratis mengalami penghentian sementara saat libur sekolah dan penyesuaian cakupan karena tekanan fiskal. Ini menunjukkan bahwa program konsumsi harian sangat bergantung pada kekuatan anggaran negara.
Di sinilah letak masalah besarnya. Bantuan makan menghabiskan anggaran setiap hari. Pekerjaan layak menciptakan pendapatan setiap hari. Bantuan membuat rakyat bertahan. Pekerjaan membuat rakyat naik kelas. Bantuan menyelamatkan hari ini. Pekerjaan membangun masa depan.
Negara yang kuat bukan negara yang rakyatnya terus diberi jatah makan, tetapi negara yang rakyatnya punya pekerjaan bermartabat. Petani harus bisa hidup layak dari sawahnya. Nelayan harus punya rantai dingin, akses pasar, dan harga yang adil. Buruh harus mendapat upah yang sepadan dengan produktivitas. Anak muda harus menemukan pekerjaan baru di sektor digital, energi bersih, industri kreatif, manufaktur, logistik, pertanian modern, dan ekonomi lokal. UMKM harus naik kelas, bukan hanya menjadi pelengkap seremoni kebijakan.
Bila negara ingin memberi makan rakyat, maka belilah bahan pangan dari petani lokal, pekerjakan ibu-ibu dapur umum dengan upah layak, libatkan koperasi desa, dorong UMKM pangan, hidupkan transportasi lokal, dan bangun rantai pasok daerah. Dengan begitu, satu piring makanan tidak hanya mengenyangkan penerima, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa. Program makan harus menjadi mesin pencipta kerja, bukan sekadar mesin distribusi konsumsi.
Kebijakan sosial yang baik bukan yang membuat rakyat bergantung, melainkan yang membuat rakyat mampu berdiri. Bantuan harus bersifat transisi, bukan permanen. Ia harus menjadi jembatan menuju pekerjaan, bukan kursi tunggu kemiskinan. Setiap rupiah anggaran bantuan idealnya punya efek ganda: memperbaiki gizi, membuka lapangan kerja, memperkuat produksi lokal, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Karena itu, orientasi pembangunan harus digeser dari “berapa banyak yang dibagikan” menjadi “berapa banyak keluarga yang bisa mandiri”. Ukuran keberhasilan negara bukan sekadar jumlah paket makan yang tersalur, tetapi jumlah warga yang memperoleh pekerjaan layak, jumlah UMKM yang tumbuh, jumlah petani yang sejahtera, jumlah anak muda yang memiliki keterampilan, dan jumlah keluarga yang keluar dari kemiskinan secara permanen.
Rakyat Indonesia tidak malas. Mereka hanya terlalu sering berada dalam sistem ekonomi yang tidak memberi ruang tumbuh. Banyak orang bekerja keras, tetapi tetap miskin. Banyak pedagang kecil bangun sejak subuh, tetapi penghasilannya habis untuk makan hari itu juga. Banyak buruh bekerja penuh waktu, tetapi tidak pernah mampu memiliki rumah. Banyak lulusan muda punya ijazah, tetapi tidak menemukan pekerjaan yang sesuai. Maka akar persoalannya bukan semata lapar, melainkan sempitnya kesempatan ekonomi.
Pemerintah perlu menjawab ini dengan agenda besar penciptaan kerja sejahtera. Pertama, industrialisasi harus kembali menjadi tulang punggung. Indonesia tidak cukup menjual bahan mentah; Indonesia harus memperluas industri pengolahan, manufaktur, agroindustri, dan hilirisasi yang menyerap tenaga kerja luas. Kedua, pendidikan vokasi harus disambungkan langsung dengan kebutuhan industri. Jangan sampai sekolah menghasilkan lulusan, tetapi pasar kerja mencari keterampilan yang berbeda.
Ketiga, pembangunan desa harus diarahkan pada ekonomi produktif: pertanian modern, koperasi pangan, energi desa, digitalisasi UMKM, dan industri rumahan berbasis pasar. Keempat, negara perlu memberi insentif lebih besar kepada sektor yang padat karya dan berorientasi ekspor. Kelima, perlindungan buruh dan kepastian usaha harus berjalan bersama. Investor butuh kepastian, pekerja butuh keadilan.
Rakyat boleh menerima bantuan, tetapi jangan sampai martabatnya direduksi menjadi penerima jatah. Rakyat adalah pemilik republik ini. Mereka berhak atas pekerjaan, pendapatan, perlindungan, dan kesempatan naik kelas. Makan gratis dapat menjadi kebijakan kemanusiaan, tetapi pekerjaan layak adalah kebijakan peradaban.
Pada akhirnya, bangsa ini tidak akan besar hanya karena mampu membagikan makan siang. Bangsa ini akan besar jika mampu memastikan setiap keluarga punya penghasilan yang cukup, setiap anak punya masa depan, setiap pekerja punya martabat, dan setiap warga merasa bahwa negara hadir bukan hanya memberi makan, tetapi membuka jalan menuju kesejahteraan.
Rakyat butuh makan, benar. Tetapi lebih dari itu, rakyat butuh pekerjaan yang membuat mereka mampu membeli makan sendiri, menyekolahkan anak sendiri, membangun rumah sendiri, dan berdiri tegak sebagai manusia merdeka. Itulah inti kesejahteraan. Itulah tugas utama negara.
Jakarta, 23 Juni 2026
Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia
