BARRU - Guna memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan LPG 3 kilogram tepat sasaran, Polres Barru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral di Aula Polres Barru, Selasa (21/4/2026).
Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus merespons dinamika kebijakan pemerintah pusat.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Barru, AKBP Ananda Fauzi Harahap, S.I.K., M.H., serta dihadiri jajaran Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, perwakilan sektor pertanian, pengelola SPBU, hingga agen dan pemilik pangkalan LPG se-Kabupaten Barru.
Dalam arahannya, AKBP Ananda Fauzi menekankan agar seluruh pihak menjaga kondusivitas di lapangan. Ia meminta masyarakat tidak terjebak dalam aksi pembelian berlebihan (panic buying) yang justru memicu antrean panjang.
“Masyarakat diharapkan tetap tenang. Belilah BBM maupun gas sesuai kebutuhan, bukan karena kekhawatiran berlebihan yang malah memicu kelangkaan semu di lapangan, ” tegas Kapolres.
Ia juga memperingatkan para penyalurbaik SPBU maupun pangkalanagar menjalankan distribusi sesuai aturan main demi memastikan subsidi jatuh ke tangan yang berhak.
Senada dengan hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Barru, IPTU A. Fadhly Yusuf, S.H., M.H., memastikan bahwa stok BBM dan LPG di Kabupaten Barru saat ini dalam kondisi mencukupi.
Namun, pihaknya tidak akan lengah dan tetap melakukan pengawasan ketat.
"Kami memantau intensif untuk mencegah praktik penimbunan atau penjualan di atas harga ketentuan (HET). Penyalahgunaan BBM subsidi adalah perhatian serius kami, " ujar IPTU Fadhly.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data agar surat rekomendasi bagi petani dan nelayan benar-benar tervalidasi dengan baik.
Persoalan di lapangan turut mengemuka dalam rapat tersebut. Kepala Dinas Perikanan, Muhammad Ushuluddin, ST., M.Si., mengungkapkan adanya laporan nelayan terkait penolakan surat rekomendasi di SPBU. Padahal, menurutnya, dokumen tersebut diterbitkan melalui mekanisme resmi.
Merespons hal itu, perwakilan SPBU Siawung, Dian, menjelaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menolak, melainkan melakukan pengaturan distribusi berdasarkan kuota yang tersedia. Ia pun meminta dukungan data yang transparan dari instansi terkait.
"Kami butuh data penerima rekomendasi yang jelas dari dinas, termasuk Dinas Pertanian, agar kami tahu pasti siapa saja yang berhak.
Saat ini ada kesalahpahaman di masyarakat; mereka mengira semua BBM naik harganya, padahal hanya yang non-subsidi. Akibatnya, banyak yang beralih ke BBM subsidi, " jelas Dian.
Berikut poin penting hasil koordinasi tersebut:
- Komitmen Bersama: Seluruh instansi sepakat memperketat verifikasi data penerima subsidi.
- Edukasi Masyarakat: Memberikan pemahaman bahwa kenaikan harga hanya terjadi pada BBM non-subsidi.
- Distribusi Teratur: Pengelola SPBU akan mengatur penyaluran sesuai kuota harian guna menghindari kekosongan stok mendadak.
Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan iklim distribusi yang sehat di Kabupaten Barru, sehingga hak masyarakat kecil atas subsidi pemerintah tetap terlindungi tanpa adanya gangguan kamtibmas.
