JAKARTA - Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (BEM PTNU) Se-Nusantara mendesak pemerintah untuk segera melakukan pengusutan menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang menyelimuti pelaksanaan program Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, mereka juga menyerukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mulai kehilangan relevansi dan efektivitasnya di mata publik.
Achmad Baha'ur Rifqi, selaku perwakilan BEM PTNU Se-Nusantara, menekankan bahwa pergantian Kepala BGN tidak boleh dijadikan alat politik untuk menutupi masalah yang ada di lapangan. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang transparan mengenai program yang menyedot anggaran negara dalam jumlah besar ini, terlebih lagi menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Jangan sampai pergantian pejabat hanya menjadi instrumen pencitraan untuk membangun elektabilitas, sementara akar persoalan yang sesungguhnya tidak pernah disentuh. Rakyat membutuhkan transparansi dan penyelesaian masalah secara nyata, bukan sekadar pergantian figur, " ujar Rifqi, Jumat (07/06/2026).
BEM PTNU Se-Nusantara secara spesifik meminta agar dugaan persoalan yang melibatkan jaringan Sistem Sinergis (SS) dan Dana Desa (DD) beserta dapur-dapur terafiliasinya diusut tuntas. Pengusutan ini, menurut mereka, harus melampaui sekadar pergantian pejabat atau pernyataan normatif. Proses penunjukan mitra, pola kemitraan, distribusi anggaran, mekanisme pengawasan, hingga praktik yang diduga melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dibongkar.
Rifqi menambahkan bahwa program yang seharusnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Pengelolaan program publik harus dilakukan secara profesional, terbuka, dan benar-benar berpihak pada rakyat sebagai penerima manfaat.
Tak hanya tata kelola, BEM PTNU Se-Nusantara juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pelaksanaannya saat ini dinilai perlu dievaluasi secara komprehensif. Efektivitas dan relevansi program ini mulai dipertanyakan oleh berbagai kalangan.
Menurut Rifqi, keberhasilan program nasional tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau luasnya cakupan, melainkan sejauh mana program tersebut tepat sasaran, memberikan dampak nyata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Ia merasa sedih ketika melihat program yang seharusnya membawa kebaikan justru diwarnai polemik dan keluhan.
"Ketika sebuah program terus-menerus diwarnai polemik, persoalan tata kelola, dugaan penyimpangan, hingga keluhan di lapangan, maka pemerintah wajib melakukan evaluasi secara jujur dan terbuka. Negara tidak boleh mempertahankan sebuah program hanya karena alasan politis, sementara efektivitasnya mulai dipertanyakan oleh masyarakat, " tegasnya.
Organisasi mahasiswa ini memandang isu gizi nasional adalah masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan distribusi makanan terpusat. Akar persoalan gizi bersinggungan erat dengan kemiskinan, ketahanan pangan keluarga, akses kesehatan, sanitasi, edukasi gizi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Oleh karena itu, kajian ulang skala prioritas penggunaan anggaran negara menjadi krusial, terutama di tengah tantangan peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, penguatan layanan kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.
Mahasiswa, menurut BEM PTNU Se-Nusantara, memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik. Di saat kepercayaan publik terkikis, dibutuhkan mekanisme pengawasan independen yang melibatkan mahasiswa, akademisi, masyarakat sipil, dan profesional.
"Lembaga independen diperlukan untuk melakukan investigasi, menerima laporan masyarakat, melakukan verifikasi lapangan, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum terkait berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam sistem itu sendiri, " kata Rifqi.
BEM PTNU Se-Nusantara mengingatkan pemerintah agar tidak membangun narasi keberhasilan semata melalui pencitraan, sementara persoalan substansial masih menjadi keluhan masyarakat. Pengalaman pahit melihat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat membuat mereka bertekad untuk terus bersuara.
"Jangan bohongi publik dengan narasi keberhasilan yang dibangun di atas panggung pencitraan. Jangan menjual optimisme sementara persoalan di lapangan masih menumpuk. Program negara harus kembali kepada tujuan utamanya, yaitu melayani rakyat, bukan melayani kepentingan kelompok tertentu, " ujarnya.
Rifqi menambahkan bahwa setiap upaya yang menghalangi pengungkapan fakta, melindungi pelaku penyimpangan, atau menggunakan kekuasaan demi kepentingan kelompok tertentu adalah pengingkaran terhadap semangat reformasi yang telah diperjuangkan.
Atas dasar tersebut, BEM PTNU Se-Nusantara menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah: mengusut tuntas jaringan SS dan DD beserta dapur terafiliasi, melaksanakan audit independen tata kelola program dan mitra, membentuk mekanisme pengawasan independen melibatkan mahasiswa dan masyarakat sipil, membuka hasil evaluasi dan investigasi kepada publik secara transparan, menindak tegas penyalahguna kewenangan, melakukan evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis dengan unsur independen, serta menghentikan segala bentuk pencitraan politik yang mengaburkan substansi persoalan.
Menutup pernyataannya, Rifqi menegaskan bahwa mahasiswa akan terus berada di garda terdepan mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada rakyat dan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta semangat reformasi.
"Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar narasi keberhasilan, tetapi keberanian untuk mengevaluasi. Sebab program negara harus dibangun atas dasar kebutuhan rakyat, bukan atas dasar kepentingan mempertahankan citra kekuasaan. Ketika pengawasan dilemahkan dan kritik dibungkam, saat itulah reformasi kehilangan maknanya, " pungkasnya. (PERS)
