YOGYAKARTA - Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (BEM PTNU DIY) baru-baru ini menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap sejumlah isu krusial yang tengah membebani masyarakat. Mereka mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas demi kebaikan bersama.
Koordinator Wilayah BEM PTNU DIY, Tegar Pradana, secara lugas menyampaikan tuntutan organisasinya. Pemerintah diminta untuk segera merilis langkah-langkah konkrit yang mampu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Selain itu, BEM PTNU DIY dengan tegas menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan menuntut pengusutan tuntas dugaan praktik korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai merugikan rakyat.
Tegar Pradana menjelaskan bahwa gejolak harga BBM tak bisa dilepaskan dari kompleksitas ekonomi global, termasuk dampak dari ketegangan geopolitik internasional yang memengaruhi harga energi dunia. Namun, ia menekankan, jika alasan kenaikan BBM dikaitkan dengan kebutuhan impor dan transaksi energi yang menggunakan dolar Amerika Serikat, maka pemerintah wajib memastikan fondasi ekonomi nasional, khususnya nilai tukar rupiah, berada dalam kondisi prima.
"Jika alasan kenaikan BBM adalah faktor geopolitik global, maka konsekuensinya Indonesia harus memiliki mata uang yang kuat. Karena transaksi pembelian energi menggunakan dolar, perbedaan nilai tukar antara Rp17.000 dan Rp18.000 per dolar saja sudah memberikan dampak besar terhadap biaya yang harus ditanggung negara maupun masyarakat, " ujar Tegar.
Ia menegaskan, pemerintah harus menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas rupiah. Melemahnya nilai tukar mata uang nasional, menurutnya, akan semakin menekan daya beli masyarakat yang sudah terbebani tingginya harga kebutuhan pokok.
"Pemerintah harus mampu menjaga rupiah agar stabil. Jangan sampai masyarakat kembali menjadi pihak yang menanggung beban akibat lemahnya mata uang nasional. Harga kebutuhan pokok, energi, dan sektor lainnya bisa semakin tertekan jika persoalan ini tidak segera ditangani, " tegasnya.
Lebih lanjut, BEM PTNU DIY secara tegas menolak kenaikan harga BBM, khususnya untuk jenis Pertamax dan Pertamax Green. Kenaikan ini dinilai berpotensi menciptakan masalah baru di tengah masyarakat.
Menurut Tegar, lonjakan harga BBM non-subsidi dapat mendorong masyarakat untuk kembali beralih ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Situasi ini berisiko menimbulkan kelangkaan atau bahkan penimbunan jika tidak diantisipasi secara serius oleh pemerintah. Ia menyayangkan kebijakan yang terkesan terburu-buru tanpa perhitungan matang.
"Selama ini banyak masyarakat sudah menggunakan Pertamax dan Pertamax Green karena selisih harga dengan Pertalite tidak terlalu jauh. Tetapi dengan adanya kenaikan harga, masyarakat tentu akan berpikir ulang dan sebagian bisa kembali beralih ke BBM subsidi. Pemerintah harus menghitung dampak sosial dan ekonominya secara matang, " katanya.
Di sisi lain, BEM PTNU DIY juga menyoroti adanya dugaan persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi polemik yang mencuat di kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Tegar mengkritisi bahwa program yang sejatinya ditujukan untuk pemenuhan gizi anak-anak ini, justru berpotensi menjadi lahan basah bagi kelompok tertentu.
"Ternyata laparnya orang-orang kaya dalam episode MBG ini, jauh lebih keras raungannya dibanding suara anak-anak yang dikatakan jadi tujuan utama. Akhirnya, kita memang patut bertanya ulang, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan, " ungkapnya.
Ia berpendapat, apabila memang terdapat dugaan penyimpangan atau korupsi dalam program yang notabene menggunakan anggaran publik, maka aparat penegak hukum harus segera bertindak secara transparan dan serius. Pemerintah tidak boleh membiarkan program yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan rakyat justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
BEM PTNU DIY juga mendesak agar dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam kasus korupsi MBG ini segera diperiksa secara menyeluruh. Proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap nama-nama yang telah mencuat dalam pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan 26 pihak dalam perkara tersebut.
"Usut tuntas semua pihak yang terlibat. Jangan sampai program yang menggunakan uang rakyat hanya berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi harus benar-benar menemukan siapa yang bertanggung jawab dan memastikan kerugian negara dipulihkan, " ujar Tegar.
BEM PTNU DIY menegaskan bahwa pemerintah harus kembali menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Stabilitas ekonomi, harga energi yang terjangkau, serta pengelolaan program sosial yang bersih adalah cerminan tanggung jawab negara kepada masyarakat. Ketiadaan komunikasi yang baik antara pemerintah dan rakyat dalam menjelaskan setiap kebijakan yang diambil juga menjadi sorotan. (PERS)
