Barru Gagal Wujudkan Sejahtera Lebih Cepat di Tahun Pertama, Arianto Soroti Lonjakan Pengangguran 6,42%

BARRU – Gairah janji politik Pemerintahan Kabupaten Barru di bawah kepemimpinan Bupati Andi Ina Kartika Sari dan Wakil Bupati Abustan AB tampaknya mulai melunak sebelum waktunya. 

Belum genap satu tahun menjabat, kritik keras menghantam langsung jantung Visi ambisius mereka: "BARRU SEJAHTERA LEBIH CEPAT." 

Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi palu godam yang memecahkan ilusi percepatan kesejahteraan tersebut, menunjukkan adanya kontradiksi yang mengkhawatirkan.

Ketua DPP AMJI-RI, Arianto secara tegas menilai bahwa Pemkab Barru telah kehilangan arah dan mengalami krisis prioritas. 

Kritik ini bukan tanpa dasar, melainkan berpijak pada fakta statistik yang mencatat kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Barru hingga mencapai 6, 42% pada Agustus 2024, sebuah lonjakan signifikan sebesar 0, 53% poin dari tahun sebelumnya.

Arianto yang juga Pemred media Jurnal menyuarakan kekecewaannya terhadap kegagalan Pemkab dalam menjalankan Misi Penurunan Pengangguran Terbuka.

"Visi menjanjikan Barru Sejahtera Lebih Cepat melalui peningkatan PDRB dan pendapatan perkapita. Namun, bagaimana mungkin kesejahteraan bisa dipercepat jika angka pengangguran justru meroket dan jumlah penduduk yang bekerja menurun? Ini adalah kontradiksi nyata terhadap janji percepatan ekonomi, " tegas Arianto.

Diagnosis AMJI-RI cukup tajam, Pemkab Barru dinilai terlena dan cenderung berfokus berlebihan pada program-program nasional yang bersumber dari Pemerintah Pusat seperti Sekolah Rakyat (SR) dan bantuan pendanaan lainnya. 

Fokus ini, menurut Arianto, telah menggeser energi dan sumber daya Pemkab dari inovasi dan pencarian pendanaan untuk janji-janji lokal yang seharusnya menjadi solusi spesifik bagi masyarakat Barru.

Pemkab Barru terkesan lebih menonjolkan klaim keberhasilan dari dana pusat (misalnya, klaim dana Rp285 miliar dari Wabup) dan minimnya keberanian dan inovasi dalam mengelola serta mendanai program murni daerah yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan lebih transparan.

Kritik Arianto tidak hanya berhenti pada isu ekonomi, melainkan juga menyoroti kegagalan Misi Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Yang Berketahanan Iklim, yang bertentangan dengan semangat "Barru Maju Berkelanjutan."

Isu banjir, yang merupakan masalah kronis di Barru, dinilai hanya ditangani secara reaktif pasca-bencana, bukan dengan strategi pra-bencana yang inovatif. Arianto menunjuk langsung pada infrastruktur air yang memprihatinkan seperti Kanal/Sungai Kecil yang kurang berfungsi optimal.

Selain itu, tidak adanya pembangunan sungai kecil baru yang memadai. Bupati didesak memberikan atensi serius pada masalah drainase dan dampak pengerukan tambang yang merusak lingkungan.

"Pemerintah berjanji Barru Maju Berkelanjutan dengan ketahanan iklim, tapi penanganan yang dilakukan selalu bersifat reaktif pasca-bencana, bukan strategi pra-bencana yang inovatif, " seru Arianto.

Kesimpulan AMJI-RI adalah sebuah pukulan telak. Capaian Pemerintahan Andi Ina-Abustan AB selama hampir setahun terkesan bersembunyi di balik ketiadaan inovasi daerah dan hanya menjadi pelaksana program nasional.

Misi Good Governance yang Bernafaskan Keagamaan pun dinilai hanya menjadi retorika jika transparansi dan akuntabilitas tidak diiringi dengan inovasi pendanaan program murni daerah.

Arianto mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati Barru segera melakukan refleksi total terhadap janji-janji Pilkada mereka. Fokus anggaran dan kebijakan harus segera dialihkan pada:

- Solusi Lokal Penciptaan Lapangan Kerja untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

- Infrastruktur Preventif guna memastikan pencegahan bencana bekerja optimal.

Jika tidak, Visi Barru Berkeadilan dan Barru Sejahtera Lebih Cepat akan selamanya hanya menjadi hiasan indah di atas kertas yang dikhianati oleh data BPS. 

Masyarakat Barru berhak mendapatkan realisasi, bukan sekadar retorika ambisius.