Barru dan Dilema Anggaran, Kesejahteraan Warga atau Kenyamanan Birokrasi?

OPINI - Pernyataan Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, mengenai belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ancaman pemotongan Dana Transfer Pusat sebesar Rp 133 miliar adalah pengakuan jujur yang mendesak daerah untuk berbenah. 

Ini adalah lonceng peringatan keras bagi ketahanan fiskal Barru. Namun, kejujuran ini segera dihadapkan pada ironi yang memantik kecaman publik, lonjakan drastis pada alokasi anggaran operasional dan perjalanan dinas kepala daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan data yang beredar, alokasi anggaran operasional Kepala dan Wakil Kepala Daerah dilaporkan melonjak dari Rp 3, 8 miliar menjadi Rp 6, 0 miliar, atau meningkat tajam sekitar 57, 28%. 

Kenaikan yang fantastis ini, seperti disoroti oleh beberapa aktivis masyarakat sipil, mengirimkan sinyal yang sangat kontradiktif dengan semangat efisiensi, empati, dan urgensi penguatan PAD yang dicanangkan Bupati sendiri.

Kegagalan Empati di Tengah Krisis Fiskal

Jika Barru sedang berjuang keras menghadapi defisit potensial akibat pemotongan dana pusat Rp 133 miliar dan kesulitan mengejar target PAD, maka setiap rupiah belanja daerah seharusnya diperlakukan sebagai aset langka yang harus dialokasikan dengan sangat cermat. 

Kenaikan tajam belanja operasional, yang notabene adalah pos anggaran konsumtif, tidak hanya sulit dibenarkan secara moral, tetapi juga secara prinsipil dalam tata kelola keuangan yang efisien.

Kontradiksi dengan Efisiensi

Inpres tentang efisiensi anggaran sering kali digaungkan di tingkat nasional. Kenaikan belanja operasional sebesar hampir 60% menunjukkan bahwa Barru belum sepenuhnya menginternalisasi semangat efisiensi ini. 

Anggaran seharusnya difokuskan pada belanja modal atau program yang langsung menstimulasi ekonomi dan meningkatkan PAD.

Mengikis Kepercayaan Publik

Angka Rp 6, 0 miliar untuk operasional Kepala dan Wakil Kepala Daerah di tengah kondisi sulit fiskal menciptakan persepsi bahwa birokrasi lebih memprioritaskan kenyamanan pribadi dibandingkan kebutuhan mendasar masyarakat atau program strategis. 

Ini berpotensi merusak kolaborasi dan dukungan masyarakat yang justru sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi.

Ancaman Terhadap Pembangunan

Dana yang dialihkan untuk membiayai lonjakan operasional mewah ini adalah dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk mengejar ketertinggalan PAD misalnya melalui investasi modernisasi sistem pajak, pengembangan inovasi pariwisata, atau perbaikan layanan publik yang langsung berkontribusi pada pendapatan daerah.

Momentum Kemandirian yang Terciderai

Pemotongan Dana Transfer Pusat seharusnya menjadi momentum emas bagi Barru untuk mencapai kemandirian fiskal. Tantangan ini memaksa daerah untuk berpikir kreatif dan keluar dari zona nyaman ketergantungan dana pusat.

Namun, momentum mulia ini terancam dicederai oleh prioritas anggaran yang keliru. Alih-alih mengoptimalkan sisa waktu dua bulan dengan alokasi yang berfokus pada Inovasi, Transparansi, dan Optimalisasi PAD seperti yang telah disinggung dalam wacana sebelumnya, publik justru disuguhi fakta adanya pelonggaran pengeluaran untuk kebutuhan konsumtif birokrasi.

Tuntutan Akuntabilitas dan Rasionalisasi

Pemerintah Kabupaten Barru harus segera memberikan rasionalisasi yang transparan dan akuntabel mengenai lonjakan anggaran operasional ini.

Jika kenaikan tersebut benar-benar krusial, misalnya terkait dengan peningkatan intensitas mobilisasi dalam rangka penagihan tunggakan PAD yang masif, hal ini harus dijelaskan secara rinci. 

Jika tidak, satu-satunya kesimpulan yang tersisa adalah adanya mis-prioritas anggaran.
Untuk mengembalikan fokus dan kepercayaan publik, Pemerintah Barru perlu:

Revisi Ulang

Segera meninjau kembali dan merevisi alokasi belanja operasional dan perjalanan dinas yang fantastis tersebut, dan mengalihkannya ke pos yang lebih produktif dan pro-PAD.

Transparansi Total

Membuka data rinci penggunaan anggaran operasional dan perjalanan dinas secara berkala kepada publik, untuk membuktikan bahwa setiap rupiah digunakan secara efektif dan efisien, bukan sekadar untuk kemewahan.

Aksi Nyata PAD

Menunjukkan komitmen antikorupsi dan anti-pungli melalui sistem digitalisasi terpadu dalam pemungutan PAD, yang merupakan langkah strategis yang lebih berjangka panjang ketimbang menaikkan belanja dinas.

Kesuksesan Barru bukan diukur dari seberapa besar alokasi operasional kepala daerahnya, melainkan dari sejauh mana anggaran dapat mendorong kemandirian fiskal dan menjamin kesejahteraan warganya di tengah tantangan yang mendesak.

Prioritas yang kontradiktif ini adalah batu sandungan besar yang harus segera disingkirkan.

Barru, 8 November 2025
Penulis: Ahkam