JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tidak mengalami pemangkasan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa alokasi sebesar Rp335 triliun untuk program vital ini tetap utuh.
Kepastian ini disampaikan Dadan usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/03/2026). Ia menjawab keraguan yang muncul menyusul pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai kemungkinan penyesuaian anggaran MBG.
"Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan APBN 2026, " ujar Dadan dalam wawancara cegat.
Menurut Dadan, fokus utama Rakortas hari itu adalah menyelaraskan berbagai pos anggaran di tengah perkembangan situasi ekonomi, bukan untuk memangkas program prioritas seperti MBG. Ia menambahkan, diskusi mengenai penyesuaian pada pos belanja yang tidak langsung berkaitan dengan penyediaan makanan masih terus bergulir dan belum ada keputusan final.
Dadan juga menekankan bahwa mayoritas anggaran program gizi nasional, sekitar 93 persen, dialokasikan langsung untuk bantuan makan bergizi yang disalurkan ke daerah melalui ribuan satuan pelayanan di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan komitmen kuat pada penyaluran manfaat program.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan pandangannya bahwa terdapat potensi efisiensi dalam pelaksanaan program MBG. Ia melihat program ini sangat baik dalam membantu masyarakat, utamanya dari kalangan bawah, namun pelaksanaannya masih bisa dioptimalkan.
"MBG akan diefisienkan cara mereka belanja. Saya pikir MBG itu program yang bagus karena nggak semuanya kaya. Hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja, " ungkap Purbaya.
Bahkan, Purbaya berpendapat bahwa optimalisasi pelaksanaan program bisa dicapai tanpa harus menyerap seluruh pagu anggaran Rp335 triliun.
"Saya pikir gitu, nggak harus Rp335 triliun, " tegasnya.
Rencana efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga defisit APBN 2026 di bawah 3 persen. Purbaya menyebutkan, Anggaran Biaya Tambahan (ABT) pada kementerian/lembaga menjadi salah satu sasaran utama efisiensi karena dinilai berpotensi membuat anggaran membengkak.
Hingga 9 Maret 2026, program MBG telah berhasil menyalurkan anggaran senilai Rp44 triliun atau 13, 1 persen dari total pagu. Program ini telah menjangkau 61, 62 juta penerima manfaat melalui 25.082 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai penjuru negeri. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan penerima terbanyak, disusul Sumatera dan Kalimantan. (PERS)
