Wujudkan Nilai Akuntabel: Rutan Balikpapan Laksanakan Penandatanganan Kontrak Pembangunan Lapas Penajam T.A 2025

Balikpapan – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Balikpapan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan penting dalam rangkaian Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) lanjutan pembangunan Lapas Penajam Paser Utara di lingkungan Pemasyarakatan, yaitu penandatanganan kontrak surat perjanjian dengan penyedia dari CV Orchid Marennu Engineering dan PT. Bias Monarchy Konsultan selaku pemenang lelang, pada Rabu (25/06/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang Humas Rutan Balikpapan dan dihadiri oleh Kepala Rutan Balikpapan, Agus Salim, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Raminto Puput Pambudi,  Kasubsi Pengelolaan, Dwi Cahyono, Direktur CV Orchid Marennu Engineering, Yudha Ernawan, ST, dan Direktur Utama PT. Bias Monarchy Konsultan, Asuban Prasad, ST., serta staf Rutan Balikpapan yang memfasilitasi tempat pelaksanaan kegiatan.

Penandatanganan kontrak ini merupakan tahapan dari proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme lelang yang telah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Kepala Rutan Balikpapan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen dalam melaksanakan tata kelola anggaran yang akuntabel dan profesional. Karutan juga menyampaikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan pengadaan di lingkungan pemasyarakatan Kalimantan Timur.

“Kami berharap dengan ditandatanganinya kontrak ini, seluruh pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, serta dilanjutkan dengan lelang bangunan dan visit” ujar Agus Salim.

Sementara itu, pihak penyedia jasa menyampaikan kesiapan penuh dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak. Mereka juga mengapresiasi proses lelang yang telah dilakukan secara terbuka dan kompetitif.

Kegiatan berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan penyerahan dokumen kontrak serta foto bersama sebagai bentuk dokumentasi dan komitmen bersama antara pemerintah dan pihak penyedia.