Wartawan Seharusnya Masuk Komponen Pengawas Program BGN di Mesuji, Ini Penegasan DPD JNI

Mesuji – Pelaksanaan Program Bantuan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Mesuji memasuki tahap krusial. Program yang bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi peserta didik ini melibatkan sejumlah komponen pengawasan dari unsur pemerintah daerah hingga masyarakat. Namun ada satu yang luput: wartawan belum masuk dalam struktur pengawas resmi.

Padahal, keterlibatan wartawan sangat penting dalam mengawal transparansi dan efektivitas pelaksanaan program. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia (DPD.JNI) Kabupaten Mesuji, Udin Komarudin.

“Program BGN ini menyangkut anggaran negara dan masa depan generasi bangsa. Tidak cukup diawasi hanya oleh unsur internal. Pers sebagai mata dan telinga publik, seharusnya dilibatkan secara resmi sebagai pengawas eksternal, ” tegas Udin saat diwawancarai pada Rabu (25/6/2025).

Menurut Udin, keterlibatan wartawan dalam pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi memastikan program berjalan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh anak-anak yang membutuhkan.

“Wartawan punya kemampuan investigatif, jangkauan informasi luas, dan kepekaan sosial. Fungsi ini sangat penting untuk mendeteksi potensi penyimpangan di lapangan, termasuk soal bahan makanan basi, penyedia fiktif, atau ketidaktepatan sasaran, ” ungkapnya.

DPD JNI Mesuji meminta Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Tim Pelaksana BGN agar meninjau ulang struktur pengawasan dan memasukkan unsur pers secara resmi sebagai bagian dari pengawas eksternal.

Tanpa keterlibatan media, lanjut Udin, publik bisa kehilangan akses informasi objektif terhadap pelaksanaan program.

“Kami siap bersinergi. Jangan hanya libatkan wartawan saat launching, tapi juga saat program berjalan. Karena publik berhak tahu, dan kami ada untuk memastikan itu, ” tutupnya.

Dengan melibatkan wartawan, pengawasan terhadap Program BGN bisa menjadi lebih terbuka, kolektif, dan berimbang. Semua pihak diharapkan punya semangat yang sama: menjaga hak anak-anak atas makanan bergizi, dan memastikan anggaran negara digunakan sebaik-baiknya.

[Tim 007 Lampung]