Palu, Sulawesi Tengah– Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, menghadiri Workshop dan Sosialisasi Opini Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar di Ruang Polibu, Lantai III Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, Selasa (21/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan serta meningkatkan standar pelayanan publik di seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah.
Workshop yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia itu diikuti oleh kepala daerah, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai mekanisme penilaian opini maladministrasi sekaligus mendorong setiap daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Morowali untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali didorong untuk terus meningkatkan koordinasi, memperkuat kompetensi aparatur, serta memastikan setiap pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kami berharap seluruh perangkat daerah semakin memahami pentingnya pencegahan maladministrasi. Pemerintah hadir untuk melayani, sehingga kepuasan dan kepercayaan masyarakat harus menjadi perhatian utama, " ujar Iriane Iliyas.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, yang membuka kegiatan secara resmi, menekankan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan yang cepat, transparan, dan berintegritas dinilai mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui keikutsertaan dalam workshop tersebut, Pemerintah Kabupaten Morowali menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program Ombudsman Republik Indonesia guna mencegah maladministrasi serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Morowali.
