Usulan Iman Adi Nugraha dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Asosiasi Industri

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama berbagai asosiasi industri—termasuk tekstil, baja, agro pangan, kesehatan, dan semen—Iman Adi Nugraha menyoroti dampak signifikan dari kenaikan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap industri nasional. Unggahan video pendeknya di akun media sosial pada 28 April 2029 menampilkan diskusi mengenai tantangan yang dihadapi industri akibat kebijakan tersebut.

Ia mengapresiasi kehadiran dan semangat asosiasi dalam menyuarakan kegelisahan mereka, mengingat situasi saat ini menuntut langkah konkret untuk melindungi industri dalam negeri. Menurutnya, dialog intensif antara asosiasi industri dan pemerintah menjadi hal yang penting guna merumuskan kebijakan yang efektif dalam menangkal dampak dari kenaikan tarif ini. Antusiasme yang ditunjukkan oleh para peserta RDP mencerminkan harapan mereka agar Komisi VII DPR RI dapat berperan sebagai fasilitator dalam menghadapi tantangan yang ada.

Lebih lanjut, Iman Adi Nugraha menguraikan kompleksitas akibat kenaikan tarif ini, yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai sektor industri. Ia juga menyoroti adanya permintaan untuk menunda penghapusan kuota impor serta kebijakan pelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dengan harapan langkah-langkah ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi pelaku industri.

Selain itu, ia juga mengkritisi sistem kuota impor yang selama ini lebih banyak dikuasai oleh para bandar. Menurutnya, peran bandar dalam distribusi kuota impor sering kali menimbulkan ketimpangan, di mana hanya segelintir pihak yang menikmati keuntungan besar, sementara pelaku industri lain kesulitan mendapatkan akses yang sama. Ia mengajak para asosiasi industri untuk melihat pernyataan Presiden mengenai kuota impor dengan perspektif yang lebih positif—sebagai langkah untuk membuka ruang bagi kebijakan yang lebih adil bagi seluruh industri.

Dalam kesempatan ini, ia mengusulkan agar pembahasan lebih lanjut dilakukan melalui forum diskusi kelompok (FGD), melibatkan kementerian, asosiasi industri, dan DPR. Ia berharap pendalaman yang dilakukan dalam forum tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi dunia industri.

Di akhir pernyataannya, ia juga mengangkat isu maraknya praktik mafia tenaga kerja yang semakin menjadi perhatian banyak pihak. Ia menitipkan pesan kepada para asosiasi industri untuk turut mengadvokasi solusi atas permasalahan ini, dengan harapan sektor tenaga kerja dapat lebih terlindungi.