Syafril Dt. Rajo Api: Pahami Ketegasan Bupati, Tapi Jangan Perpanjang Polemik

AGAM — Menanggapi dinamika yang berkembang pasca ketidakhadiran Walinagari Panampuang dalam kegiatan peluncuran beras cadangan pemerintah (BCP) di Nagari Panampuang, anggota DPRD Kabupaten Agam, Syafril, SE Dt. Rajo Api, menyampaikan pandangan yang menyejukkan dan mengajak semua pihak untuk melihat persoalan ini secara lebih bijak.

Dalam keterangannya pada Minggu (20/07/2025) via WhatsApp, Syafril menyatakan bahwa ia sangat memahami ketegasan yang ditunjukkan oleh Bupati Agam, Ir. H. Benni Warlis, MM Dt. Tan Batuah, dalam menegakkan kedisiplinan aparatur pemerintahan nagari.

"Saya sangat memahami sikap tegas Bupati. Sudah seharusnya seorang Walinagari hadir langsung dalam kegiatan resmi yang diselenggarakan pemerintah daerah. Itu bentuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap masyarakat serta pemerintah di atasnya, " ungkap Syafril.

Meski demikian, politisi asal Dapil III ini juga mengajak semua pihak untuk tidak memperpanjang polemik terkait ketidakhadiran Walinagari Panampuang dalam acara tersebut. Menurutnya, bisa saja ketidakhadiran itu terjadi karena alasan yang sah dan telah dikomunikasikan sebelumnya.

"Informasi yang saya terima, kemungkinan Walinagari Panampuang saat itu tengah mengikuti kegiatan lain di luar nagari dan telah berkoordinasi dengan camat. Jadi mari kita lihat ini dari berbagai sudut pandang dan tidak buru-buru menyimpulkan hal-hal negatif, " tambahnya.

Syafril menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara pemerintah nagari dan pemerintah kabupaten. Ia mengingatkan bahwa sinergi dan komunikasi dua arah menjadi kunci utama dalam membangun pelayanan publik yang efektif.

"Kita semua tentu ingin agar roda pemerintahan berjalan dengan baik dan harmonis. Kalau ada hal-hal yang perlu dibenahi, mari kita duduk bersama dan selesaikan secara bijak. Jangan sampai ini menjadi polemik yang berkepanjangan, " ujar Syafril.

Ia juga menyampaikan komitmennya sebagai anggota DPRD untuk turut memfasilitasi komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintahan nagari, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

"Kami di DPRD tentu siap menjembatani, agar komunikasi antara pemerintah nagari dan kabupaten berjalan lancar. Tujuan kita sama, yaitu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, " tutupnya.

Pernyataan Syafril ini diharapkan dapat meredam ketegangan yang muncul dan menjadi pengingat bahwa disiplin dan koordinasi adalah dua pilar utama dalam pemerintahan yang efektif, tanpa harus menimbulkan konflik yang tidak perlu.(Lindafang).