Kamang Magek, Agam – Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Fraksi Partai Demokrat, Syafril, SE Dt. Rajo Api, menyuarakan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) III saat melaksanakan kegiatan reses hari kedua di Aula Kantor Camat Kamang Magek, Rabu (25/6/2025).
Dalam forum yang dihadiri tokoh masyarakat, unsur pemerintah nagari, dan warga setempat, Syafril mengangkat kembali perjuangan pemekaran Kabupaten Agam sebagai langkah nyata untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Dapil III.
"Pemekaran Kabupaten Agam ini sudah kita proses dari awal. Kajian akademiknya sudah dilakukan bersama Unand, sidang paripurna persetujuan bersama DPRD dan bupati juga sudah kita lewati. Saat ini tinggal menunggu proses lanjutan di tingkat provinsi dan pusat, " ujar Syafril.
Menurutnya, proses itu kini masih menunggu rekomendasi dari Gubernur Sumatera Barat dan DPRD Provinsi untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI. Syafril menekankan pentingnya semangat juang masyarakat untuk tidak berhenti memperjuangkan pemekaran.
"Kita tidak boleh menyerah. Untuk kesejahteraan masyarakat, pemekaran ini adalah solusi terbaik. Jika ada ibu kota baru, akses pelayanan publik akan lebih dekat dan ekonomi akan tumbuh. Bayangkan saja, dari Kamang ke Lubuk Basung kita bisa menghabiskan waktu empat jam pulang-pergi. Tapi kalau ibu kota baru di Balingka, dari Kamang hanya 15 menit, " jelasnya.
Ia menyebut, keberadaan ibu kota baru hasil pemekaran akan membuka lapangan kerja, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan baru, serta memudahkan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
Soroti Keterlambatan Pembangunan Jalan Antar Kecamatan
Selain pemekaran, Syafril juga menyoroti keterlambatan pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar kecamatan di Dapil III yang telah lama didambakan dan diusulkan masyarakat.
“Sudah lima tahun lalu saya sampaikan di sini. Jalan dari Simpang Gaduik, Pauh, tembus ke Sungai Guntung hingga Palupuh harus segera direalisasikan. Jalur ini penting karena menghubungkan tiga kecamatan—Tilatang Kamang, Kamang Magek, dan Palupuh, ” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa jalur tersebut bukan sekadar penghubung, tetapi juga akan menjadi pendorong ekonomi warga.
“Kalau orang lewat ke Pauh dan singgah di kedai-kedai, pasti ekonomi masyarakat ikut bergerak. Ini dampaknya sangat luas, ” ucap Syafril. Ia memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan ini bisa mencapai Rp20 miliar, jauh meningkat dari estimasi Rp12 miliar satu dekade lalu.
Pendidikan Jadi Prioritas, Soroti Sekolah Rusak dan Kebijakan Regrouping
Dalam bidang pendidikan, Syafril mengingatkan agar pemerintah daerah tidak lalai terhadap amanat konstitusi.
“Pendidikan adalah prioritas utama. Kalau ada sekolah rusak, harus segera diperbaiki. Di Air Kijang, SD 11 itu sudah dua tahun lalu rusak karena ditimpa pohon dan sampai sekarang belum diperbaiki. Ini bentuk kelalaian, ” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan ketidaksesuaian kebijakan terhadap distribusi jumlah siswa, yang menyebabkan beberapa sekolah kelebihan lokal, sementara lainnya kekurangan.
“Ada laporan dari tokoh masyarakat, seperti Pak Jufri, ada SMP di Nagari Kapau yang kekurangan murid, tapi di tempat lain seperti SMP Pakam Kamis malah sudah 9 (sembilan) lokal murid baru. Ini tanda ada yang tidak beres, ” katanya.
Menurut Syafril, pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat agar semua sekolah bisa tetap berjalan. Salah satu solusinya adalah memperhatikan sebaran siswa.
“Kalau siswa kurang dari 60, itu masuk kategori regrouping. Makanya harus ada pemerataan penyebaran murid baru dan kebijakan yang berpihak kepada akses pendidikan masyarakat, ” ujarnya.
Seruan Tegas: Kepala Dinas Tidak Serius, lalai Ganti!
Syafril juga menyoroti kinerja perangkat daerah (OPD) yang dianggap tidak serius, lalai dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses.
“Reses ini bukan sekadar seremonial. Aspirasi yang kita jemput sudah kita input ke dalam SIPD, Jadi APBD dengan Perda, muncul di DPA. Kalau tidak dikerjakan, buat apa reses?” katanya dengan nada tegas.
Ia menyarankan agar kepala dinas yang tidak serius dalam bekerja, lalai diganti dengan sosok yang lebih muda dan progresif.
“Kalau tidak sanggup, mundur. Ganti! Masih banyak yang muda, yang gagah, dan siap bekerja. Jangan cari - cari alasan pokir tidak bisa dikerjakan, alasannya dicari-cari terus. Ini bentuk pembodohan birokrasi, ” kecamnya.
Penegasan Soal Penegakan Hukum
Di akhir penyampaiannya, Syafril kembali menekankan pentingnya penegakan hukum, khususnya terhadap kasus-kasus yang merugikan masyarakat seperti penyelewengan di nagari.
“Kalau ada persoalan di nagari, selesaikan di nagari, betul. Tapi kalau sudah menyangkut pidana, apalagi korupsi, tidak ada istilah bilik ketek bilik gadang. Usut, Bongkar !! Jangan diputar-putar masalahnya, ” tegasnya.
Syafril mengajak semua pihak untuk menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing.
“Kita di DPRD bertugas menyuarakan, dinas bertugas melaksanakan. Kalau tidak ada dana, cari solusinya, cari ke pusat, tingkatkan PAD. Jangan hanya duduk dan menyalahkan keadaan, ” pungkasnya.
Kegiatan reses ini berlangsung dalam suasana terbuka, dengan berbagai masukan dari masyarakat yang ditampung sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan pengawasan DPRD ke depan.(Lindafang).
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5163874/original/004852700_1742079073-Seguimos__a_por_el_pr__ximo_partido..jpg)
