BUKITTINGGI - Penundaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Bukittinggi akhirnya terjadi, sebuah konsekuensi yang dinilai wajar oleh Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) setempat, Zikra Hermana Putra.
Menurutnya, sejak awal tahapan ini dipaksakan, berbagai persoalan muncul dan menimbulkan kebingungan di kalangan kader partai berlambang pohon beringin ini.
Zikra Hermana Putra mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) DPD Partai Golkar Kota Bukittinggi. Ia menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat dan ketentuan organisasi yang selama ini dipahami oleh kader. "
"Sejak awal kami sudah menyampaikan bahwa proses ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan kader. Ketika ada kebijakan yang dipandang tidak sejalan dengan instruksi dan mekanisme organisasi, seharusnya dilakukan evaluasi, bukan justru dipaksakan berjalan, " tegas Zikra di kantor Golkar pada Rabu (24/06/2026).
Fakta bahwa Musda harus ditunda menjadi bukti nyata adanya masalah mendasar yang perlu segera diselesaikan. Zikra menekankan, "Hari ini terbukti Musda harus ditunda. Artinya memang ada persoalan yang perlu dibenahi. Kalau dari awal seluruh proses berjalan baik dan tidak menimbulkan polemik, tentu tidak akan muncul kegaduhan seperti yang terjadi hari ini." Pengalaman pahit ini, katanya, seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi partai.
Lebih lanjut, Zikra mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan tahapan Musda, terutama jika masa tugas Plt yang ditunjuk telah berakhir sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam surat keputusan. "Yang menjadi pertanyaan kader sekarang sangat sederhana. Jika masa tugas yang diberikan kepada Plt untuk mempersiapkan Musda telah berakhir, maka kader berhak mempertanyakan atas dasar apa tahapan selanjutnya tetap dijalankan. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tetapi soal kepastian aturan dan kepastian organisasi, " ujarnya dengan nada prihatin.
Sebagai partai besar, Golkar diharapkan mampu menjadi contoh dalam menjalankan aturan organisasi secara konsisten. Zikra mengingatkan, "Jangan sampai kader melihat seolah-olah aturan hanya berlaku untuk sebagian pihak. Justru kekuatan Golkar selama ini terletak pada kepatuhan terhadap konstitusi dan mekanisme organisasi. Karena itu semua proses harus berjalan secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan." Ia berharap partai dapat merefleksikan diri.
Zikra Hermana Putra menegaskan bahwa kader muda Golkar tidak ingin melihat marwah partai tercoreng akibat proses yang menimbulkan keraguan di internal organisasi. Ia memimpikan Musda yang bersih, demokratis, dan legitimate. "Lebih baik ditunda untuk memperbaiki keadaan daripada dipaksakan tetapi meninggalkan persoalan yang dapat merugikan organisasi di kemudian hari. Yang kami perjuangkan adalah kehormatan Partai Golkar, bukan kepentingan kelompok tertentu, " tutup Zikra Hermana Putra, penuh harap akan perbaikan.
(**)
