SOLOK – Pemerintah Kabupaten Solok bersama Tim Supervisi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Sumatera Barat memperkuat sinergi dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan koordinasi yang digelar di Guest House Bupati Solok, Arosuka, Rabu (15/7).
Kunjungan Tim Supervisi yang dipimpin Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, S.I.K, M.Si, diterima langsung oleh Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH. Turut hadir unsur Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Jefrizal, S.Pt, MT, para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Solok.
Dalam laporannya, Bupati Solok menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Solok. Menurutnya, daerah memperoleh alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp144, 36 miliar untuk mendukung program pemulihan pascabencana.
Hingga pertengahan Mei 2026, realisasi anggaran telah mencapai Rp24, 62 miliar atau sekitar 17, 05 persen dan akan terus dipercepat sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan.
Pada sektor ekonomi, Pemerintah Kabupaten Solok mengalokasikan sekitar Rp52 miliar untuk mendukung pemulihan UMKM, investasi baru, serta aktivitas ekonomi masyarakat terdampak bencana. Sementara di sektor infrastruktur, pemerintah memprioritaskan rehabilitasi sungai, irigasi, jalan, jembatan, kawasan permukiman, pembangunan hunian tetap, hingga fasilitas pelayanan publik.
Bupati menjelaskan, pemerintah daerah juga telah melakukan empat kali penyesuaian anggaran yang dituangkan melalui Peraturan Bupati Solok Nomor 8 Tahun 2026 sehingga paket pekerjaan kini memasuki tahapan pengadaan melalui sistem e-purchasing.
"Kehadiran Tim Supervisi menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Solok untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat pembangunan, " ujar Jon Firman Pandu.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah terus diperkuat agar seluruh proses pemulihan berjalan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua Tim Supervisi Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang mengatakan tim yang dipimpinnya bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan agar segera mendapatkan solusi.
"Kami mendapat tugas dari Bapak Kasatgas untuk melakukan monitoring dan evaluasi sekaligus melihat permasalahan dan kendala di lapangan agar bisa kita carikan solusi, " ujarnya.
Menurutnya, Sumatera Barat menjadi salah satu daerah dengan percepatan penanganan bencana terbaik berkat kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, dan seluruh elemen masyarakat.
Ia menegaskan berbagai persoalan yang belum dapat diselesaikan di tingkat daerah akan difasilitasi melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.
"Kalau memang harus kami bawa ke tingkat pusat, nanti akan kami carikan solusinya di tingkat pusat, " tegasnya.
Dalam sesi diskusi teknis yang dipandu Penjabat Sekretaris Daerah Jefrizal, masing-masing perangkat daerah memaparkan perkembangan program rehabilitasi dan sejumlah kendala yang masih dihadapi.
BPBD Kabupaten Solok melaporkan masih terdapat enam gedung pemerintahan yang membutuhkan rehabilitasi, sementara sejumlah sekolah, puskesmas, pondok pesantren, jalan, jembatan, irigasi, pengendalian banjir, jaringan air bersih, hingga sekitar 80 hektare lahan pertanian masih memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Dinas PUPR mengusulkan pembangunan check dam dan sabo dam sebagai solusi permanen mengurangi sedimentasi sungai dan ancaman banjir material, namun pelaksanaannya masih terkendala perizinan kawasan hutan.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaporkan sebanyak 598 rumah terdampak telah didata dengan kebutuhan relokasi sekitar 180 unit rumah. Tiga lokasi relokasi telah disiapkan dan kini memasuki proses pengadaan lahan.
Sementara itu, Perumda Air Minum menyampaikan percepatan pembangunan sejumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) masih memerlukan dukungan relaksasi perizinan penggunaan kawasan hutan sebagai sumber mata air.
Dinas Pendidikan melaporkan sebagian besar rehabilitasi sekolah telah mencapai progres sekitar 45 persen. Namun SDN 1 Muara Banjir masih belum dapat difungsikan sehingga proses belajar mengajar sementara dipindahkan ke sekolah lain hingga pembangunan kembali dapat dilakukan di lokasi yang lebih aman.
Dalam kesempatan tersebut, Tim Supervisi meminta seluruh OPD segera melengkapi dokumen teknis dan administrasi agar proses koordinasi dengan kementerian terkait dapat dipercepat. Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian meliputi percepatan pembangunan SPAM, relaksasi perizinan kawasan hutan, rehabilitasi sekolah, sinkronisasi data pusat dan daerah, serta pembangunan sabo dam dan check dam sebagai upaya mitigasi bencana jangka panjang.
Melalui kunjungan ini, Pemerintah Kabupaten Solok bersama Tim Supervisi menegaskan komitmen memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Diharapkan seluruh program pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, penyediaan air bersih, pertanian, hingga pembangunan hunian tetap dapat segera terealisasi sehingga masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas secara normal dan menikmati hasil pembangunan secara berkelanjutan.
