PANGKEP SULSEL— Kemajuan sebuah bangsa tidak seharusnya hanya diukur dari menjulangnya gedung-gedung di kota besar, panjangnya jalan tol, maupun megahnya pusat pemerintahan. Kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika pembangunan mampu menyentuh kehidupan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang sangat besar. Hampir setiap desa dan kelurahan mempunyai potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi. Ada yang memiliki potensi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, UMKM, industri rumah tangga, kerajinan, hingga potensi kelautan dan kepulauan.
Karena itu, APBN dan APBD seharusnya semakin diarahkan untuk menggali, mengembangkan, dan memperkuat potensi ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Jika anggaran pemerintah lebih banyak menyentuh sektor produktif di desa dan kelurahan, maka masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi dapat menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi. Anggaran negara harus mampu menciptakan masyarakat yang produktif, mandiri, dan memiliki sumber pendapatan berkelanjutan.
Sebagai contoh, sebuah desa yang memiliki potensi pisang tidak cukup hanya diberikan bantuan bibit. Pemerintah perlu hadir secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bibit unggul, irigasi, pupuk, pelatihan, teknologi pertanian, hingga alat pengolahan dan akses pemasaran.
Dengan pola tersebut, yang berkembang bukan hanya kebun pisang. Akan lahir industri keripik pisang, tepung pisang, produk makanan olahan, hingga usaha pakan ternak. Satu potensi lokal dapat menciptakan berbagai jenis usaha baru dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Desa Harus Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Selama ini, pembangunan masih sering berorientasi pada pembangunan fisik semata. Polanya sederhana, anggaran datang, proyek dibangun, kemudian proyek selesai.
Padahal pembangunan seharusnya memiliki dampak ekonomi jangka panjang.
Paradigma pembangunan perlu diubah dari:
Anggaran datang → Bangun fisik → Proyek selesai.
Menjadi:
Anggaran datang → Potensi dikembangkan → Produksi meningkat → Lapangan kerja tercipta → Pendapatan masyarakat bertambah → Ekonomi lokal tumbuh.
Pembangunan jalan, gedung, kantor, dan infrastruktur tentu sangat penting. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah, setelah infrastruktur dibangun, ekonomi apa yang tumbuh di tengah masyarakat?
Jangan sampai sebuah daerah memiliki jalan yang bagus, kantor yang megah, dan fasilitas yang lengkap, tetapi masyarakat di sekitarnya masih kesulitan mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan.
Lapangan Kerja Harus Tercipta di Kampung Sendiri
Salah satu persoalan besar bangsa adalah tingginya arus urbanisasi. Banyak generasi muda meninggalkan desa karena merasa tidak memiliki masa depan ekonomi di kampung halamannya.
Akibatnya, desa kehilangan tenaga produktif, sementara kota semakin padat oleh pencari kerja.
Jika APBN dan APBD diarahkan untuk membangun sentra ekonomi lokal, maka lapangan pekerjaan dapat tercipta langsung di desa. Masyarakat dapat bekerja sebagai petani modern, nelayan, peternak, pengolah hasil pertanian, pengelola wisata, pelaku UMKM, tenaga pemasaran, hingga pengusaha muda.
Dengan demikian, generasi muda tidak harus selalu meninggalkan kampung untuk mencari masa depan.
Justru desa harus mampu menjadi tempat yang menjanjikan bagi generasi muda untuk berkarya, berinovasi, dan membangun usaha.
Desa sebagai Basis Ketahanan Pangan Nasional
Indonesia memiliki ribuan desa dengan karakteristik dan potensi pertanian yang berbeda-beda. Kondisi tersebut sebenarnya merupakan kekuatan besar bagi ketahanan pangan nasional.
APBN dan APBD perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan sektor produktif seperti irigasi, bibit unggul, pupuk organik, mekanisasi pertanian, jalan tani, gudang pangan, pengolahan pascapanen, dan pasar hasil pertanian.
Petani tidak cukup hanya didorong untuk meningkatkan produksi. Mereka juga membutuhkan jaminan pasar dan industri pengolahan agar hasil pertanian memiliki nilai tambah.
Jika desa-desa produktif berkembang dengan baik, maka Indonesia tidak hanya kuat dalam memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
Anggaran Harus Memberikan Efek Berganda
Anggaran pemerintah seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa besar dana yang berhasil dibelanjakan. Yang jauh lebih penting adalah seberapa besar dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat.
Anggaran Rp1 miliar untuk kegiatan yang sifatnya sesaat mungkin hanya memberikan manfaat dalam waktu singkat. Namun anggaran dengan nilai yang sama apabila digunakan untuk membangun sentra pertanian, perikanan, UMKM, atau industri pengolahan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Dari satu program produktif dapat tercipta produksi, lapangan kerja, perputaran uang, usaha baru, hingga peningkatan pendapatan masyarakat.
Inilah yang disebut efek berganda atau multiplier effect dari penggunaan anggaran pembangunan.
Jangan Biarkan Potensi Daerah Tidur
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan potensi. Yang sering terjadi adalah potensi tersebut belum mendapatkan dukungan kebijakan, pendampingan, teknologi, modal, dan pasar.
Ada desa yang memiliki laut kaya, tetapi nelayannya masih hidup dalam keterbatasan.
Ada daerah dengan tanah subur, tetapi lahannya banyak yang belum produktif.
Ada desa dengan panorama alam yang indah, gua, pegunungan, pantai, dan budaya lokal, tetapi belum mampu berkembang menjadi destinasi wisata yang memberikan pendapatan bagi masyarakat.
Potensi besar tersebut akhirnya hanya menjadi cerita dan data di atas kertas.
Tanpa sentuhan anggaran dan kebijakan yang tepat, kekayaan lokal tidak akan berkembang menjadi kekuatan ekonomi.
Bahaya Jika Pembangunan Tidak Menyentuh Potensi Lokal
Apabila APBN dan APBD tidak memberikan perhatian serius terhadap pengembangan potensi lokal, maka anggaran besar belum tentu menghasilkan kesejahteraan.
Gedung mungkin bertambah, jalan mungkin semakin bagus, tetapi pengangguran tetap ada. Petani masih miskin, nelayan masih kesulitan, dan UMKM masih sulit berkembang.
Masyarakat juga dapat semakin bergantung kepada bantuan pemerintah. Mereka terus menunggu bantuan, subsidi, proyek, dan program tanpa memiliki kesempatan membangun sumber ekonomi secara mandiri.
Kondisi tersebut dalam jangka panjang dapat memperlebar kesenjangan antara kota dan desa.
Kota terus berkembang sebagai pusat investasi dan perputaran uang, sementara desa hanya menjadi pemasok bahan mentah tanpa menikmati nilai tambah dari produk yang dihasilkannya.
Saatnya Beralih ke Pembangunan Berbasis Potensi
Pemerintah perlu mulai memperkuat paradigma pembangunan berbasis potensi lokal.
Setiap desa dan kelurahan sebaiknya memiliki peta potensi ekonomi yang jelas. Dari peta tersebut, pemerintah dapat menentukan produk unggulan yang layak dikembangkan secara serius dalam jangka panjang.
Program pembangunan tidak boleh berubah-ubah setiap tahun tanpa arah yang jelas. Harus ada rencana pengembangan lima hingga sepuluh tahun terhadap potensi unggulan masyarakat.
Pemerintah kemudian memberikan dukungan melalui anggaran, teknologi, pendampingan manajemen, akses permodalan, akses pasar, serta pembangunan industri pengolahan.
BUMDes, koperasi, UMKM, kelompok tani, kelompok nelayan, dan komunitas masyarakat harus dilibatkan sebagai motor penggerak ekonomi.
Tujuan akhirnya bukan menjadikan masyarakat terus bergantung kepada pemerintah, tetapi menciptakan masyarakat yang mampu berdiri di atas potensi ekonominya sendiri.
Indonesia Harus Tumbuh dari Desa
Indonesia tidak akan benar-benar kuat hanya karena kota-kota besar berkembang pesat. Kemajuan bangsa harus dirasakan secara merata hingga ke desa dan kelurahan.
Desa harus menjadi pusat produksi pangan, pusat ekonomi rakyat, pusat UMKM, pusat pariwisata, dan pusat lahirnya pengusaha-pengusaha baru.
APBN dan APBD harus dipandang bukan sekadar uang yang harus dihabiskan, tetapi sebagai investasi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Sudah saatnya pembangunan Indonesia bergeser dari sekadar mengejar proyek menuju pembangunan yang mampu menghidupkan potensi rakyat.
Sebab pada akhirnya, jalan yang bagus memang penting, gedung yang megah juga diperlukan. Namun semua itu belum cukup apabila masyarakat di sekitarnya masih hidup tanpa pekerjaan dan sumber pendapatan yang layak.
“Jangan hanya membangun desa dengan beton, tetapi bangunlah ekonomi masyarakatnya. Sebab jalan yang bagus tanpa rakyat yang memiliki penghasilan belum tentu membawa kesejahteraan.”
Jika setiap desa dan kelurahan diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai potensi lokalnya, maka Indonesia akan tumbuh kuat dari bawah, mandiri dari daerah, dan sejahtera secara nasional.
APBN dan APBD harus menjadi investasi produktif untuk menggali potensi rakyat, bukan sekadar anggaran yang habis dibelanjakan. Karena membangun Indonesia sesungguhnya dimulai dari membangun kemampuan ekonomi rakyat di desa dan kelurahan.
Pangkep 30 Agustus 2026
Herman Djide
Ketua Jurnalis Nasional Indonesia ( JNI ) Cabang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan
