JAKARTA - Dunia tengah bergerak menuju fragmentasi global, namun Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Sugiiono, memastikan Indonesia akan menghadapinya dengan keyakinan, bukan ketakutan. Ia menegaskan bahwa setiap disrupsi yang muncul tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga celah dan peluang, pasar baru, kemitraan baru, dan aturan main baru.
“Peluang itu akan jatuh ke tangan negara-negara yang terpercaya, terbuka, dan siap. Dan Indonesia bertekad untuk menjadi negara tersebut, ” kata Menlu saat memberikan pidato kunci Jakarta Geopolitical Forum X/2026 di Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, pada Kamis (9/7/2026).
Dalam pidatonya, Menlu menjelaskan bahwa multilateralisme masih mampu menghasilkan capaian nyata, namun hal itu tidak akan terjadi secara otomatis. Menurutnya, itu adalah pilihan yang harus terus menerus diambil oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.
“Komitmen kita sudah jelas. Kita akan berada di meja perundingan, bukan berdiam diri. Kita akan ikut menulis aturan, bukan sekadar mengikuti aturan. Dan kita akan membela sistem ini dengan cara terbaik yang bisa dilakukan oleh negara mana pun, dengan membuatnya menjadi lebih baik, ” jelas Menlu.
Selain itu, Menlu memaparkan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi krisis simultan yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern, ditandai dengan konflik bersenjata yang terus merenggut dan menghancurkan kehidupan. Rivalitas strategis turut membentuk ulang lanskap geopolitik, sementara koersi ekonomi (economic coercion) dan proteksionisme terus mengikis rasa saling percaya antarnegara.
Tak hanya itu, perubahan iklim pun bergerak lebih cepat daripada respons kolektif dunia, sementara teknologi modern melaju dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga tata kelola global kewalahan mengimbanginya. Di balik semua itu, terdapat persoalan yang jauh lebih merusak, yakni hukum internasional yang diterapkan secara tebang pilih, aturan yang ditegakkan ketika menguntungkan pihak yang berkuasa, namun diabaikan begitu saja ketika dirasa tidak menguntungkan.
“Aturan yang tunduk pada kekuasaan, cepat atau lambat akan hancur dan merugikan semua orang. Akibatnya adalah dunia yang kian hanyut menuju fragmentasi, yang bisa dibilang jauh lebih kompleks daripada tatanan bipolar di masa Perang Dingin, ” jelas Menlu.
Meski demikian, Menlu meyakini bahwa seluruh tantangan tersebut justru tidak akan menyurutkan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Sebaliknya, kondisi ini justru membuktikan betapa pentingnya kebijakan tersebut bagi Indonesia.
Politik bebas aktif, jelasnya, tidak serta merta berarti netralitas yang pasif, melainkan kebebasan untuk menentukan posisi Indonesia dalam setiap isu. “Kebijakan ini tidak pernah bertujuan untuk sekadar main aman atau berdiam diri. Kebijakan ini adalah kebebasan untuk menentukan posisi kita pada setiap isu, dan keberanian untuk bertindak sesuai dengan prinsip tersebut, ” jelas Menlu.
Karena itu, Indonesia tidak akan terseret ke dalam blok-blok eksklusif, maupun memaknai kemitraannya berdasarkan kalkulasi yang saling menjatuhkan (zero-sum calculations).
Jakarta Geopolitical Forum (JGF) merupakan forum strategis yang mempertemukan para pembuat kebijakan, diplomat, akademisi, kalangan think tank, pelaku industri, hingga media dalam satu ruang dialog. Melalui forum ini, berbagai perspektif strategis mengenai geopolitik, geo-ekonomi, dan teknologi dipertukarkan guna menghasilkan langkah-langkah mitigasi serta gagasan kebijakan yang aplikatif, demi memperkuat ketahanan nasional, menjaga stabilitas kawasan, dan mempererat kerja sama global. (PERS)
