OPINI - Dulu, ancaman paling mudah dikenali ketika tank bergerak, pesawat tempur melintas, atau pasukan memasuki wilayah negara lain. Perang tampak sebagai benturan fisik: wilayah direbut, infrastruktur dihancurkan, korban berjatuhan. Namun, dalam lanskap modern, ancaman tidak selalu datang dengan suara ledakan. Ia bisa hadir dalam bentuk narasi, framing, rumor, manipulasi emosi, disinformasi, dan serangan terhadap kepercayaan publik.
Inilah evolusi besar ancaman modern: dari perang fisik menuju perang persepsi.
Perang fisik belum hilang. Negara tetap harus memiliki kekuatan pertahanan konvensional. Namun, medan tempur kini meluas ke ruang kognitif, yaitu cara manusia memahami realitas, menilai kebenaran, mempercayai institusi, dan mengambil keputusan. Deppe dan Schaal (2024) menjelaskan bahwa cognitive warfare berupaya memengaruhi, mengganggu, atau mengubah kognisi individu dan kelompok untuk memperoleh keunggulan strategis. Artinya, sasaran perang bukan hanya wilayah, melainkan pikiran manusia.
Dalam perang lama, musuh berusaha melumpuhkan jembatan, markas, gudang logistik, atau pusat komando. Dalam perang persepsi, yang dilumpuhkan adalah kepercayaan: percaya kepada negara, percaya kepada data resmi, percaya kepada pemimpin, percaya kepada sesama warga, bahkan percaya kepada kebenaran itu sendiri. Ketika masyarakat dibuat bingung, marah, curiga, dan terbelah, maka musuh tidak perlu selalu menembakkan peluru. Ia cukup membuat bangsa itu kehilangan orientasi bersama.
Danyk dan Briggs (2023) menempatkan operasi kognitif dalam konteks perang hibrida, yaitu bentuk konflik yang menggabungkan instrumen militer, siber, informasi, psikologis, dan politik. Teknologi siber membuka peluang asimetris bagi aktor negara maupun non-negara untuk memengaruhi, mengendalikan, dan melemahkan lawan tanpa harus masuk ke medan perang konvensional.
Perubahan ini juga diperkuat oleh logika media sosial. Di ruang digital, informasi tidak selalu menang karena benar, tetapi karena cepat, emosional, mudah dibagikan, dan sesuai dengan keyakinan kelompok tertentu. Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) menemukan bahwa berita palsu di Twitter menyebar lebih cepat, lebih jauh, dan menjangkau lebih banyak orang dibandingkan berita benar. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa ekosistem digital sering memberi keuntungan pada informasi yang mengejutkan dan emosional, bukan selalu pada informasi yang akurat.
Di sinilah perang persepsi menjadi berbahaya. Serangan fisik biasanya mudah dikenali: ada pelaku, ada lokasi, ada kerusakan. Tetapi serangan persepsi sering samar. Ia menyusup melalui meme, potongan video, judul provokatif, komentar anonim, akun palsu, buzzer, hingga “analisis” yang tampak ilmiah tetapi dibangun dari data yang dipelintir. Lazer et al. (2018) menyebut masalah fake news sebagai tantangan lintas disiplin yang membutuhkan pemahaman tentang bagaimana internet menyebarkan konten dan bagaimana manusia memproses informasi.
Masalahnya, ketika informasi salah sudah masuk ke kepala publik, koreksinya tidak selalu mudah. Lewandowsky et al. (2012) menunjukkan bahwa misinformasi dapat terus memengaruhi ingatan dan penilaian seseorang meskipun koreksi telah diberikan. Ini berarti klarifikasi sering datang terlambat jika negara, media, dan institusi publik tidak hadir sejak awal dengan informasi yang cepat, jernih, dan dipercaya.
Perang persepsi juga tidak selalu bertujuan membuat publik percaya pada satu kebohongan tertentu. Kadang tujuannya lebih halus: membuat publik tidak percaya pada apa pun. Ketika semua dianggap propaganda, semua data dianggap rekayasa, semua pejabat dianggap berbohong, dan semua media dianggap pesanan, maka ruang publik berubah menjadi medan kabut. Dalam kabut itulah keputusan kolektif menjadi lemah.
Karena itu, pertahanan modern tidak cukup hanya dibangun dengan alutsista, pagar perbatasan, dan sistem komando. Negara juga membutuhkan ketahanan kognitif. Ketahanan ini dibangun melalui literasi digital, transparansi data, komunikasi publik yang cepat, media yang kredibel, aparat yang responsif, serta budaya berpikir kritis di masyarakat.
Pennycook dan Rand (2021) menegaskan bahwa kemampuan membedakan informasi benar dan salah sangat terkait dengan proses berpikir reflektif, perhatian terhadap akurasi, serta tidak mudah terseret oleh intuisi cepat atau bias identitas. Dengan kata lain, masyarakat yang kuat bukan masyarakat yang sekadar banyak menerima informasi, tetapi masyarakat yang mampu menyaring, menguji, dan menunda reaksi sebelum menyebarkan informasi.
Strategi menghadapi perang persepsi juga tidak boleh jatuh pada sensor berlebihan. Melawan manipulasi informasi bukan berarti membungkam kritik. Kritik adalah oksigen demokrasi. Yang harus dilawan adalah fabrikasi, manipulasi, disinformasi terkoordinasi, dan operasi psikologis yang sengaja merusak kepercayaan sosial. Negara yang kuat bukan negara yang takut dikritik, melainkan negara yang mampu menjawab kritik dengan data, kerja nyata, dan komunikasi yang dapat diuji.
Pennycook et al. (2021) menunjukkan bahwa mengalihkan perhatian pengguna pada akurasi dapat meningkatkan kualitas informasi yang mereka bagikan. Artinya, intervensi sederhana seperti dorongan untuk memeriksa kebenaran sebelum membagikan konten dapat menjadi bagian dari strategi pertahanan kognitif masyarakat.
Selain itu, pendekatan prebunking atau inokulasi psikologis juga penting. Roozenbeek dan van der Linden (2019) menunjukkan bahwa permainan edukatif yang memperkenalkan teknik manipulasi informasi dapat membantu membangun resistensi psikologis terhadap misinformasi. Masyarakat perlu dikenalkan pada pola-pola manipulasi: polarisasi, provokasi emosi, teori konspirasi, impersonasi, pengalihan kesalahan, dan serangan terkoordinasi.
Bagi Indonesia, isu ini sangat relevan. Indonesia memiliki masyarakat yang besar, majemuk, religius, aktif di ruang digital, dan hidup dalam ekosistem politik yang dinamis. Dalam kondisi seperti ini, perang persepsi dapat memanfaatkan isu ekonomi, agama, etnis, hukum, keamanan, pangan, energi, bahkan kebijakan publik untuk menciptakan rasa tidak percaya. Jika ruang informasi dibiarkan kosong, lambat, atau tidak kredibel, maka ruang itu akan diisi oleh rumor.
Maka, tugas negara dan masyarakat bukan hanya menjaga wilayah, tetapi juga menjaga akal sehat publik. Bukan hanya mempertahankan perbatasan, tetapi juga mempertahankan kepercayaan. Bukan hanya membangun kekuatan militer, tetapi juga membangun kekuatan narasi yang jujur, berbasis fakta, dan dekat dengan kenyataan hidup rakyat.
Perang modern tidak selalu dimulai dengan invasi. Ia bisa dimulai dari keraguan kecil yang ditanam berulang-ulang. Dari kecurigaan yang dipelihara. Dari emosi yang diprovokasi. Dari kebohongan yang dikemas seolah-olah kebenaran. Karena itu, bangsa yang ingin bertahan di era perang persepsi harus memiliki tiga modal utama: institusi yang dipercaya, informasi yang akurat, dan rakyat yang cerdas membaca realitas.
Pada akhirnya, kemenangan dalam ancaman modern bukan hanya soal siapa yang paling kuat menembak, tetapi siapa yang paling mampu menjaga kejernihan berpikir bangsanya.
Jakarta, 03 Januari 2026
Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (INI)
