Darmaiyansah sebut Minimnya APBD Provinsi Jambi ke Kerinci dan Sungai Penuh Akibat Kinerja DPRD Sebelumnya

KERINCI, JAMBI – Darmaiyansah Anggota DPRD Provinsi Jambi fraksi Partai Demokrat berdalih minimnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi yang mengalir ke Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Menurutnya tidak terlepas dari peran anggota DPRD Provinsi Jambi periode sebelumnya yang dinilai kurang maksimal memperjuangkan aspirasi daerah tersebut.

“Ini disebabkan oleh DPRD yang sebelumnya, ” ujar Darmaiyansah singkat kepada Indonesiasatu.co.id, Selasa (08/7/2025).

Alasan yang diberikan oleh anggota dewan terhormat tersebut tidak bisa dijadikan acuan. Sebab sudah menjadi tugas dan tanggung jawab anggota dewan provinsi untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya (dapil) terakomodasi dalam kebijakan dan alokasi anggaran, khususnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, kenyataannya, banyak dari mereka yang terkesan tidak bertaring, bahkan cenderung pasif ketika menyangkut perjuangan untuk daerah asal mereka.

Minimnya realisasi program pembangunan di dapil, ketiadaan proyek strategis, hingga buruknya infrastruktur yang tak kunjung dibenahi menjadi bukti lemahnya peran mereka. Seolah-olah setelah duduk di kursi legislatif, keberpihakan terhadap masyarakat yang memilihnya memudar. Padahal, keberadaan mereka di dewan bukan sekadar simbol, tetapi harus berdampak nyata bagi masyarakat yang diwakili.

Kinerja seperti ini menimbulkan pertanyaan: apakah mereka sungguh-sungguh memahami fungsi penganggaran yang melekat pada jabatannya? Atau hanya sekadar menjadi “pelengkap kuorum” dalam rapat-rapat tanpa kontribusi yang berarti?

Jika dewan tidak mampu memperjuangkan anggaran untuk dapilnya, lalu untuk siapa sebenarnya mereka bekerja? Sudah saatnya masyarakat lebih kritis dan menagih akuntabilitas dari para wakil rakyatnya. Representasi politik bukan soal jabatan, tapi soal tanggung jawab dan keberanian untuk bersuara demi kepentingan rakyat.

Keluhan masyarakat Kerinci dan Sungai penuh yang merasa dianaktirikan dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun 2025. Berdasarkan dokumen LPSE Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tercatat menjadi dua daerah dengan porsi anggaran paling sedikit dibanding kabupaten/kota lain se-Provinsi Jambi.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, total APBD Provinsi Jambi Tahun 2025 diperkirakan berkisar di angka Rp 5, 8 triliun hingga Rp 6 triliun. Namun, alokasi belanja langsung yang benar-benar menyentuh Kerinci dan Sungai Penuh hanya terwujud dalam beberapa paket proyek Penunjukan Langsung (PL), terutama untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pemukiman. Nilai proyek itu pun kecil, sebagian bahkan di bawah Rp 100 juta. Tak satu pun proyek besar atau strategis dialokasikan secara langsung ke wilayah barat Jambi tersebut.

Sedangkan Kerinci dan Kota Sungai Penuh memiliki banyak potensi yang layak mendapat dukungan anggaran lebih besar, baik untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, maupun sektor pariwisata.

Kini publik berharap kedepannya kepada anggota DPRD Provinsi Jambi dapil IV yang terpilih pada periode mendatang lebih proaktif membawa aspirasi masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh ke tingkat provinsi. Tidak hanya vokal san garang disaat kampanye saja namun ciut saat pembahasan anggaran. 

PENULIS: SONI YONER