Bupati Agam Benni Warlis Tindak Tegas Walinagari yang Tak Disiplin

AGAM — Bupati Agam, Ir. H. Benni Warlis, MM Dt. Tan Batuah, kembali menegaskan pentingnya kehadiran langsung para kepala pemerintahan nagari (Walinagari) dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Penegasan itu disampaikan saat kegiatan peluncuran penyaluran beras cadangan pemerintah (BCP) untuk masyarakat, yang berlangsung di Surau Ka’bah, Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Jumat (18/7/2025).

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh Walinagari yang hadir langsung, sebagai bentuk kesungguhan mereka dalam mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat. Namun, ia juga menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran Walinagari Panampuang, yang dinilai sudah berulang kali tidak menghadiri kegiatan penting pemerintah daerah.

"Saya sangat menghargai kehadiran para walinagari yang datang langsung hari ini. Namun kehadiran itu tidak bisa diwakilkan, apalagi untuk kegiatan yang menyangkut langsung kepentingan masyarakat banyak. Tugas seorang walinagari tidak hanya administratif, tetapi juga moral, " tegas Bupati Benni Warlis dalam pidatonya.

Sebagai bentuk ketegasan, Bupati pun meminta Sekretaris Nagari Panampuang, yang mewakili walinagari dalam acara tersebut, untuk tidak melanjutkan keikutsertaannya. Langkah ini, kata Bupati, bukan merupakan tindakan emosional atau bentuk pengusiran, melainkan bagian dari pembinaan dan evaluasi yang telah lama menjadi perhatian.

"Ini bukan kejadian sekali dua kali. Saya sudah menerima berbagai laporan dari masyarakat tentang absennya Walinagari Panampuang dalam kegiatan penting. Karena itu, saya minta Camat melakukan pembinaan dan koordinasi ulang, agar tidak terjadi pembiaran terhadap sikap seperti ini, " tambahnya.

Bupati menegaskan, kepala nagari adalah ujung tombak pelaksanaan pemerintahan di tingkat bawah. Dalam banyak kesempatan, pemerintah kabupaten telah menyampaikan bahwa sinergi antara nagari dan kabupaten sangat menentukan keberhasilan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

"Kalau pemimpinnya tidak hadir, bagaimana bisa tahu apa yang menjadi kebijakan pemerintah? Bagaimana bisa menyampaikan ke masyarakat? Maka kehadiran ini bukan hanya soal duduk di acara, tapi bentuk tanggung jawab kepada rakyat, " ujarnya.

Ia juga mengingatkan, kegiatan seperti penyaluran BCP tidak hanya menyangkut logistik atau bantuan sosial semata, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap kehadiran negara dalam situasi sulit. Dalam konteks ini, peran walinagari sangat krusial.

"Saya ingin tegaskan bahwa acara seperti ini adalah bentuk nyata pelayanan kepada masyarakat. Bukan sekadar seremonial. Dan pemimpin harus hadir dalam pelayanan itu. Kalau tidak, berarti dia tidak menghargai rakyat yang memilihnya, " ungkap Bupati.

Langkah tegas Bupati Agam itu pun mendapat tanggapan positif dari sebagian masyarakat yang hadir. Mereka menilai tindakan itu sebagai cerminan kepemimpinan yang tegas dan konsisten dalam membina aparatur pemerintahannya.

"Saya sebagai warga Panampuang mendukung langkah Bupati. Kalau walinagari sering absen, tentu kami masyarakat yang dirugikan. Karena tidak semua aspirasi bisa tersampaikan lewat staf, " ujar Rahmad (46), warga setempat yang mengikuti kegiatan.

Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat dan perangkat kecamatan yang hadir juga menyatakan bahwa ketegasan seperti ini perlu dilakukan agar pemerintahan nagari kembali berjalan sesuai harapan masyarakat.

"Kita harus punya standar disiplin yang jelas. Kalau dari tingkat bawah sudah tidak hadir dan tidak menjalankan peran, akan mengganggu komunikasi dengan kabupaten dan dengan warga. Ini perlu jadi pembelajaran bagi nagari lain juga, " ucap seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

Bupati Agam menutup pernyataannya dengan harapan agar seluruh kepala nagari di Kabupaten Agam mampu menunjukkan integritas, kedisiplinan, dan kepedulian dalam setiap aspek pelayanan publik.

"Kita butuh pemimpin yang betul-betul hadir, bukan hanya secara jabatan, tapi juga secara hati dan tindakan. Pemerintah Kabupaten siap mendukung, tapi disiplin dan tanggung jawab harus datang dari masing-masing walinagari, " tegas Benni Warlis.

Dengan penegasan ini, Pemkab Agam berharap kualitas tata kelola pemerintahan nagari dapat semakin meningkat, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat, terbuka, dan bertanggung jawab.(**)