LUWU – Penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sabtu (1/8/2026), berujung bentrokan antara aparat kepolisian dan sejumlah warga. Insiden tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan yang disebut telah berlangsung selama sekitar sepekan terakhir.
Berdasarkan keterangan sejumlah warga yang dihimpun di lokasi, bentrokan dipicu oleh operasi penertiban terhadap aktivitas tambang rakyat. Warga mengaku keberatan dengan proses penindakan yang dinilai tidak dilakukan secara adil.
Salah seorang warga yang memperkenalkan diri sebagai Puang Edo mengaku masyarakat merasa menjadi pihak yang paling dirugikan dalam operasi tersebut.
"Intinya kami merasa dikriminalisasi. Setelah itu kami yang ditindak. Ada pembakaran. Warga spontan marah karena merasa tidak adil, " ujarnya.
Warga juga mengaku sebelum penertiban berlangsung sempat didatangi sekelompok orang yang disebut mengatasnamakan koordinator media dari salah satu kelompok penambang. Mereka menyebut rombongan tersebut datang bersama sejumlah personel yang disebut berasal dari Polres Luwu untuk melakukan penertiban di lokasi tambang.
Dalam operasi tersebut, warga menduga terjadi pembakaran terhadap sejumlah tenda dan peralatan milik penambang lokal. Dugaan itu, menurut warga, memicu kemarahan hingga berujung bentrokan.
Selain itu, warga menyampaikan dugaan bahwa operasi penertiban dilakukan secara terstruktur dan mempertanyakan mengapa aktivitas kelompok penambang yang disebut telah beroperasi selama beberapa bulan sebelumnya tidak tersentuh penegakan hukum.
"Kami menduga ada skenario. Penambang besar aman berbulan-bulan keluar masuk. Giliran kami warga lokal yang ditindak, disalahkan, dan nama kami dicatut padahal bukan kami yang menambang, " ujar salah seorang perwakilan warga.
Warga juga menyampaikan adanya keresahan mengenai dugaan aktivitas tambang yang selama ini berjalan tanpa hambatan serta meminta aparat mengusut secara terbuka seluruh pihak yang diduga terlibat. Namun, hingga kini belum ada bukti resmi yang dipublikasikan maupun keterangan dari aparat penegak hukum terkait dugaan tersebut.
Dalam insiden penertiban itu, sejumlah anggota kepolisian dan warga dilaporkan mengalami luka-luka. Beberapa kendaraan milik rombongan Polres Luwu juga dilaporkan mengalami kerusakan.
Informasi yang diperoleh warga menyebut operasi penertiban di lapangan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Ibnu Robbani.
Hingga berita ini disusun, situasi di wilayah Bajo Barat dilaporkan belum sepenuhnya kondusif. Sejumlah warga masih bertahan di sekitar lokasi dan meminta adanya penjelasan dari aparat terkait proses penertiban yang dilakukan.
Empat Tuntutan Warga
Menyikapi peristiwa tersebut, warga Bajo Barat menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Pertama, mereka meminta Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolres Luwu turun langsung ke lokasi untuk melakukan investigasi serta berdialog dengan masyarakat.
Kedua, warga meminta agar penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan dilakukan secara adil tanpa tebang pilih dan tidak mengkriminalisasi penambang lokal.
Ketiga, mereka meminta adanya jaminan keamanan bagi masyarakat agar tidak terjadi lagi intimidasi, perusakan, maupun bentrokan susulan.
Keempat, warga mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri serta Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri melakukan audit dan penyelidikan terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penanganan aktivitas pertambangan di Bajo Barat.
"Kami mendukung penuh Polri dalam menegakkan hukum. Tapi tolong, hukum ditegakkan sama rata. Jangan sampai ada kesan melindungi kelompok tertentu, " tegas salah seorang warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Polres Luwu maupun Polda Sulawesi Selatan terkait rangkaian penertiban, bentrokan yang terjadi, maupun berbagai dugaan yang disampaikan warga. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak kepolisian untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. (*rls/)
