Aliansi Peduli Sulsel Soroti Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Luwu

​LUWU – Praktik dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Luwu kini menjadi sorotan publik. Praktik tersebut diduga memicu kelangkaan stok yang merugikan pengguna kendaraan umum dan masyarakat kecil.

​Ketua Aliansi Peduli Sulawesi Selatan Anti Pungli dan Korupsi, Adhy Nuryadin, menyatakan keprihatinannya atas laporan mengenai pengisian BBM subsidi menggunakan jerigen dan kendaraan secara berulang-ulang yang diduga melibatkan oknum petugas SPBU.

​"Kami menerima laporan adanya aktivitas pengisian solar subsidi yang tidak sesuai peruntukan. Hal ini diduga memicu kekosongan stok di SPBU sehingga masyarakat umum seringkali tidak kebagian, " ujar Adhy kepada awak media, Rabu (31/12/2025).

Adhy menegaskan, jika dugaan tersebut benar, pihak pengelola SPBU dapat dijerat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), yang mengatur sanksi pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar bagi pelaku penyalahgunaan BBM subsidi.

​Ia juga menyoroti peran aparat penegak hukum (APH), khususnya Polres Luwu, untuk memberikan perhatian serius terhadap keresahan masyarakat ini.

​"Demi hak masyarakat, sudah sepantasnya APH dan pihak Pertamina melakukan peninjauan lapangan dan pemeriksaan intensif. Jika ada keraguan, silakan periksa rekaman CCTV di SPBU tersebut sebagai bukti validasi, " tegasnya.

Lebih jauh, Adhy membeberkan informasi adanya dugaan pengisian ilegal yang dilakukan pada malam hari untuk menghindari pantauan masyarakat luas. Ia berharap pihak kepolisian segera melakukan langkah investigasi transparan untuk mengungkap kebenaran kabar tersebut.

​"Harapan kami, penyaluran BBM, baik Solar maupun Pertalite, bisa tepat sasaran. Hingga saat ini masyarakat masih menunggu langkah konkret dari Polres Luwu dalam menangani dugaan praktik bisnis ilegal ini, " tutup Adhy.

​Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBU terkait belum memberikan konfirmasi resmi atau tanggapan mengenai tudingan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak berwenang juga terus dilakukan guna memastikan keberimbangan informasi.